Pertemuan Penandatanganan SPK Dukungan Dana Operasional Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2026 Digelar di Bogor

ElangMasNews.Com, Bogor – Pertemuan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) dukungan dana operasional kegiatan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit Tahun 2026 dalam kerangka pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) resmi digelar di Bogor pada 2–3 Maret 2026. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dinas perkebunan dari berbagai daerah di Indonesia.

Pertemuan tersebut bertujuan untuk memperkuat komitmen dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan serta pemanfaatan dana program sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit. Program ini merupakan bagian dari upaya peningkatan produktivitas, kualitas, serta keberlanjutan sektor perkebunan sawit nasional.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan, B. Ishak, S.Sos., M.H., yang mewakili pemerintah daerah dalam proses penandatanganan SPK. Kehadiran beliau menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam mendukung program pengembangan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit di wilayahnya.

B. Ishak didampingi oleh Bendahara Sarana dan Prasarana, Doni Aprika, S.E., M.M., serta JF Organisme Pengganggu Tumbuhan, Eko Susanto, S.P., M.M. Turut hadir pula Kepala UPT, Oktonando, S.H., sertaKasubagUPTKebunBibitdanKebunProduksi, Feriza,S.H.

Selain jajaran dari Kabupaten Way Kanan, hadir pula Kepala Divisi Umum dan Sumber Daya Manusia selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BPDP, Adi Sucipto, yang mewakili pihak pengelola dana. Kehadirannya mempertegas legalitas dan keabsahan proses penandatanganan kerja sama tersebut.

Kegiatan ini juga dihadiri Ketua Tim Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, Ibu Romauli Siagian, S.P., M.Sc., bersama Ketua Sekretariat Tim Sarana dan Prasarana. Mereka memaparkan mekanisme penyaluran dan penggunaan dana agar tepat sasaran serta sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Dalam forum tersebut, dijelaskan bahwa penyaluran dana program sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Penggunaan dana diharapkan mampu mendukung peningkatan fasilitas kebun, perbaikan infrastruktur pendukung, serta penguatan kapasitas kelembagaan perkebunan.

Penandatanganan SPK menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa setiap daerah penerima dana memiliki tanggung jawab yang jelas dalam pelaksanaan program. Kesepakatan ini juga menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan kegiatan yang akan berjalan sepanjang Tahun Anggaran 2026.

Para peserta pertemuan juga mendapatkan arahan terkait pengawasan dan pelaporan penggunaan dana. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta memastikan bahwa seluruh kegiatan benar-benar memberikan manfaat bagi petani dan pelaku usaha perkebunan kelapa sawit.

Usai prosesi penandatanganan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi foto bersama seluruh jajaran Kepala Dinas Perkebunan se-Provinsi Lampung yang hadir dalam acara tersebut. Momen ini menjadi simbol kebersamaan dan komitmen bersama dalam memajukan sektor perkebunan di daerah masing-masing.

Melalui pertemuan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat melalui BPDP dan pemerintah daerah semakin solid dalam mendorong pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Dukungan dana operasional sarana dan prasarana menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan daya saing perkebunan nasional.

Berita ini disampaikan oleh Feriza, S.H., selaku Kasubag UPT Kebun Bibit dan Kebun Produksi, sebagai bentuk transparansi informasi kepada masyarakat terkait partisipasi Kabupaten Way Kanan dalam program pendanaan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit Tahun 2026.

Pewarta:(M.Tohir).
“*(EMN.TIM)*”.