Banten, elangmasnews.com,- 14 Juli 2025 — Dewan Penasehat Spiritual DPP LSM ELANG MAS, Jacob Ereste, menyoroti peran dan fungsi kehumasan di lingkungan instansi serta lembaga pemerintahan yang dinilai masih belum berjalan secara maksimal. Menurutnya, minimnya informasi dan publikasi yang dapat diakses publik membuat banyak program pemerintah kehilangan dukungan dari masyarakat luas.
Jacob Ereste menyampaikan bahwa bidang hubungan masyarakat (humas) dari Kementerian Koordinator maupun Kementerian dalam Kabinet Merah Putih belum optimal dalam mengelola komunikasi publik. Hal ini berdampak pada keterlibatan masyarakat yang seharusnya dapat ikut mendukung dan terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam berbagai program pembangunan nasional.
> “Peran humas sebagai penghubung antara kementerian dan publik masih terlihat lemah. Koordinasi antar-humas kementerian belum berjalan efektif, sehingga informasi penting tentang kebijakan dan pelaksanaan program tidak sampai ke masyarakat secara luas,” ujar Jacob Ereste.
Ia menambahkan bahwa humas dari berbagai instansi pemerintah seharusnya rutin menyusun dan menyebarkan siaran pers, menggelar konferensi pers, serta menyusun materi komunikasi strategis untuk menjaga citra dan reputasi kementerian. Lebih jauh, Jacob menilai bahwa kurangnya keterbukaan justru bisa memicu kecurigaan publik dan membuka celah bagi penyimpangan dalam pelaksanaan program.
> “Pembangunan tidak bisa dilakukan secara tertutup. Masyarakat harus diberi akses informasi yang layak dan memadai agar dapat mendukung program dengan baik. Ini bagian dari ibadah dan bentuk pengabdian pejabat publik terhadap rakyat,” tegasnya.
Jacob Ereste menekankan pentingnya sikap jujur dan ikhlas dari seluruh instansi pemerintah dalam menjalankan perannya, termasuk dalam membangun komunikasi publik yang transparan. Menurutnya, manipulasi data dan penyimpangan teknis di lapangan bisa diminimalkan bila fungsi kehumasan dijalankan secara kredibel dan profesional.
Sebagai penutup, Jacob mengingatkan bahwa pintu masuk bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan terletak pada keterbukaan informasi yang disampaikan oleh bidang humas dari setiap lembaga pemerintah. Dukungan rakyat tidak selalu memerlukan imbalan, namun kepercayaan publik perlu dijaga dengan komunikasi yang jujur dan terbuka.(Red)
