Pengamat: DPP Gerindra Harus Bersikap, Kami Kawal Sampai MKD

Palembang,ELANGMASNEWS.COM, Pengamat politik Sumsel yang juga Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan dan Politik, Dr (C) Ade Indra Chaniago, M.Si., menilai Partai Gerindra tidak boleh tinggal diam terkait dugaan penyalahgunaan wewenang mobilisasi Satpol PP di rumah pribadi yang menyeret salah satu kadernya di Palembang. Menurutnya, kasus ini tidak lagi sekadar persoalan lokal, melainkan telah mencoreng nama baik Presiden yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.

“DPP Gerindra harus bersikap. Jangan tutup mata. Kalau benar ada kader yang menggunakan pengaruhnya untuk kepentingan pribadi, itu jelas mencoreng nama baik Presiden. Publik menunggu langkah konkret,” tegas Ade Chaniago.

Ia menilai, jika partai hanya membiarkan kasus tersebut, maka sama saja dengan memberi ruang bagi tumbuhnya persepsi negatif di masyarakat. Publik bisa menilai bahwa partai politik hanya melindungi kadernya tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap marwah partai.

Menurut Ade Chaniago, integritas partai politik justru diuji ketika ada kader yang diduga menyalahgunakan wewenang. Ketegasan menindak, lanjutnya, akan menunjukkan komitmen Gerindra dalam menjaga kehormatan Presiden dan kepercayaan publik.

“Kalau partai diam, maka publik akan menganggap Gerindra tidak punya komitmen menjaga marwah Presiden,” tambahnya.

Selain menuntut sikap tegas dari DPP Gerindra, Ade Chaniago juga menekankan pentingnya mekanisme penyelesaian resmi di DPR RI. Ia menyatakan akan mendorong agar persoalan ini dibawa ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), lembaga internal DPR yang bertugas menegakkan kode etik dan menjaga martabat anggota dewan.

“Kami akan melaporkan ke MKD DPR RI agar anggota DPR tersebut diproses secara internal kelembagaan. DPR punya mekanisme etik yang sah. Jangan sampai rakyat melihat DPR hanya sibuk membuat aturan tapi tidak mampu menertibkan anggotanya sendiri,” ujarnya.

Menurutnya, pelibatan MKD sangat penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap DPR sekaligus menguji sejauh mana komitmen lembaga tersebut dalam menjaga integritas anggotanya. “Kalau partai tegas dan MKD bekerja sesuai fungsinya, maka ada harapan kepercayaan publik bisa pulih. Tapi kalau semua dibiarkan, rakyat makin menganggap politik hanya permainan pribadi kepentingan elit. Itu berbahaya bagi demokrasi kita,” pungkasnya.

PEWARTA: ( M.TOHIR )
SUMBER BUDI R /TIM.