LSM ELANG MAS Pertanyakan Hasil Audiensi, Kaur Ekbang Desa Jayamukti Diduga Bersikap Arogan

Jayamukti, Subang – Elangmasnews.com,– 30 Januari 2026 Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LSM ELANG MAS kembali mempertanyakan hasil audiensi terkait pengelolaan Dana Desa di Desa Jayamukti, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kunjungan lanjutan tersebut justru diwarnai insiden adu mulut yang dipicu oleh dugaan sikap arogan salah satu perangkat desa.

Sebelumnya, pada 2 Desember 2025, DPP LSM ELANG MAS telah melakukan audiensi di Kantor Desa Jayamukti. Dalam audiensi tersebut, Sekretaris Desa (Sekdes) Jayamukti dalam penyampaian nya diduga ada yang ditutup tutupi dan diduga terdapat beberapa anggaran Dana Desa yang belum dilaksanakan yang disinyalir terdapat kejanggalan.

Saat itu, Ketua Umum DPP LSM ELANG MAS, Sunarto Amrullah, menegaskan bahwa pada akhir Desember 2025 pihaknya akan kembali datang untuk memastikan apakah program-program Dana Desa yang telah dibahas benar-benar direalisasikan.

Sesuai jadwal yang telah disepakati melalui pesan WhatsApp antara Sekdes Jayamukti dengan Ketua Umum DPP LSM ELANG MAS, pada Jumat (30/01/2026) sejumlah anggota DPP LSM ELANG MAS mendatangi Kantor Desa Jayamukti guna mempertanyakan hasil audiensi serta mengonfirmasi beberapa kegiatan desa yang ditemukan di lapangan.

Namun, saat anggota LSM ELANG MAS tengah berdialog dengan Sekdes, tiba-tiba hadir seorang perangkat desa bernama Tajudin, yang diketahui menjabat sebagai Kaur Ekbang sekaligus Ketua TPKD, dan disebut-sebut merupakan anak dari Kepala Desa Jayamukti. Kehadirannya disertai nada bicara yang dinilai ketus dan sikap yang dianggap arogan.

“Dari kemarin ditunggu tidak datang. Yang berhak mengaudit itu bukan LSM, tapi ada bagiannya,” ujar Tajudin dengan nada tinggi, sebagaimana disampaikan oleh pihak
LSM ELANG MAS.

Ucapan tersebut memicu ketegangan hingga terjadi adu mulut antara Tajudin dan salah satu anggota LSM ELANG MAS, yakni Wakil Ketua I Investigasi DPP LSM ELANG MAS. Beruntung, situasi segera dilerai oleh Sekdes dan Polisi Desa (Poldes) Jayamukti sehingga tidak berkembang menjadi keributan. Tajudin kemudian meninggalkan lokasi tanpa pamit.

Atas insiden tersebut, Sekdes dan Poldes Jayamukti, atas nama Pemerintah Desa Jayamukti, menyampaikan permohonan maaf kepada anggota DPP LSM ELANG MAS.

“Kami atas nama Pemerintah Desa Jayamukti memohon maaf atas sikap Kaur Ekbang dan kejadian tadi. Benar saya yang mengagendakan pertemuan hari ini pukul 09.30 WIB, dan yang seharusnya bertemu adalah saya, LPM, dan Ketua TPKD,” ujar Sekdes Jayamukti, Toyib.

Dalam pertemuan itu, anggota DPP LSM ELANG MAS kembali mempertanyakan pelaksanaan Dana Desa yang telah dibahas pada audiensi sebelumnya. Namun, Sekdes hanya memberikan jawaban singkat.

“Sampaikan ke Pak Ketum, kalau mengenai hasil audiensi semua sudah dikerjakan. Hari ini saya ditunggu pihak kecamatan untuk Musrenbang, jadi tidak bisa menjawab satu per satu. Kalau belum puas, nanti saja langsung dengan Pak Lurah,” ungkap Sekdes.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai peruntukan dan lokasi kegiatan Dana Desa, Sekdes enggan memberikan penjelasan detail dan menyarankan agar konfirmasi dilakukan langsung kepada Kepala Desa.

Pertanyaan berikutnya yang diajukan terkait keberadaan Mobil Siaga Desa yang pada masa pemerintahan Kepala Desa sebelumnya (Lurah Dartim) diketahui ada.

Namun kini Mobil Siaga Desa tersebut tidak terlihat dan disebut warga jarang bahkan tidak pernah digunakan. Sekdes menyatakan mobil tersebut masih ada, akan tetapi tidak dapat menunjukkan lokasi keberadaannya secara jelas.

Di tempat terpisah, setelah menerima laporan dari anggotanya, Ketua Umum DPP LSM ELANG MAS langsung menghubungi Sekdes Jayamukti.

Dalam percakapan tersebut, saat ditanya mengenai Lurahnya tidak ada di Kantor dan tidak menemui Anggota DPP LSM ELANG MAS, menurut Sekdes Lurah Surjaya telah mendelegasikan kepada dirinya, dan Sekdes minta agar komunikasi dilanjutkan dengan Poldes Jayamukti.

Melalui Poldes, Ketua Umum DPP LSM ELANG MAS meminta agar Kepala Desa Jayamukti, Surjaya, mengagendakan pertemuan langsung.

“Mohon disampaikan kepada Pak Lurah agar diagendakan pertemuan langsung dengan saya, supaya tidak saling lempar dan tidak ada anggapan kami tidak pernah melakukan konfirmasi. Faktanya, setiap kali kami ingin konfirmasi, Pak Lurah sulit dihubungi,” tegas Sunarto Amrullah.

Selain itu, pihak LSM ELANG MAS juga menyoroti sikap Sekdes yang dinilai kurang etis karena tidak menyediakan ruang khusus untuk diskusi. Padahal, Sekdes diketahui memiliki ruang kerja tersendiri dan sebelumnya menjanjikan pertemuan dengan LPM serta TPKD, namun hal tersebut tidak terealisasi.

Kondisi tersebut dinilai menimbulkan kesan adanya informasi yang ditutup-tutupi. Atas kejadian ini, DPP LSM ELANG MAS berharap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Dispemdes) bersama Inspektorat Daerah (IRDA) Kabupaten Subang dapat turun tangan dan mengambil tindakan tegas guna memastikan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Jayamukti.

Tim/Red