Ketum PRN, J. Frist Manalu: Pejabat Sibuk Seremonial, Rakyat Sibuk Bertahan Hidup

Sumut, ELANGMASNEWS.COM, Ketua Umum Perisai Rakyat Nusantara (PRN), J. Frist Manalu, S.Kom., menyoroti fenomena politik yang dinilainya kian jauh dari semangat pengabdian. Ia menilai, banyak pejabat publik justru lebih sibuk tampil di berbagai kegiatan seremonial dan pencitraan, ketimbang menunaikan janji serta tanggung jawab terhadap rakyat.

(Ket. Foto: Ketua Umum PRN, J. Frist Manalu, S.Kom.)

Menurut Frist, budaya politik simbolik semakin mengakar di kalangan pejabat, di mana kegiatan seremoni dan publikasi diri lebih diutamakan daripada kerja nyata di lapangan.

> “Setelah terpilih, banyak pejabat lupa arah perjuangan. Jabatan dijadikan panggung, bukan pengabdian. Rakyat hanya disuguhi gambar dan seremoni, sementara janji kampanye yang dulu diucapkan lantang tak kunjung ditepati,” tegasnya saat ditemui di Pematangsiantar, Kamis (9/10/2025).

Ia menambahkan, politik yang seharusnya menjadi sarana perubahan kini bergeser menjadi ajang pencitraan. Banyak pejabat lebih sibuk membangun opini publik di media sosial ketimbang mendengarkan keluhan rakyat secara langsung.

> “Rakyat tidak menuntut kemewahan atau popularitas pejabatnya. Mereka hanya ingin melihat tindakan nyata — harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja terbuka, dan pelayanan publik yang adil,” ujarnya.

PRN menegaskan bahwa ukuran kesuksesan seorang pejabat bukan pada banyaknya seremoni, melainkan sejauh mana kebijakan dan kinerjanya mampu memperbaiki kehidupan masyarakat.

> “Kritik ini bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menyadarkan. Negara ini tidak butuh aktor politik, tetapi pemimpin sejati — mereka yang bekerja dalam senyap, bukan yang sibuk berswafoto di depan kamera,” tambah Frist.

Lebih jauh, ia mengingatkan agar setiap pejabat publik mengembalikan makna jabatan sebagai amanah rakyat, bukan panggung popularitas. Ia menegaskan, kepercayaan publik adalah modal utama dalam membangun bangsa.

> “Kalau janji kampanye hanya jadi arsip, kepercayaan rakyat akan menjadi korban. Padahal, kepercayaan publik adalah fondasi utama demokrasi,” pungkasnya dengan tegas.

(S. Hadi Purba)
*EMN.Tim*.