Medan,ELANGMASNEWS.COM,– Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat Elemen Pejuang Masyarakat (DPW LSM ELANG MAS) Provinsi Sumatera Utara, Sam Hadi Purba TBK SH, meminta Alexander Halim alias Lim Sia Cheng (Akuang) untuk menghentikan aktivitas panen sawit di atas lahan yang telah disita oleh Kejaksaan Tinggi Sumut.
Putusan Pengadilan Negeri Medan pada pertengahan Agustus 2025 lalu menjatuhkan vonis 10 tahun penjara terhadap Akuang. Sebelumnya, jaksa menuntutnya dengan hukuman 15 tahun penjara.
Majelis hakim yang diketuai M. Nazir menyatakan Akuang terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor.
Kasus ini berkaitan dengan penguasaan lahan ilegal serta alih fungsi kawasan hutan margasatwa di Karang Gading, Langkat Timur Laut, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
Lahan yang dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit itu tercatat seluas 210 hektare.
Meski sudah ada putusan pengadilan, hingga kini Akuang belum menjalani masa hukumannya di penjara. Kondisi ini menjadi sorotan publik, termasuk Pengurus DPW LSM ELANG MAS Provinsi Sumatera Utara yang terus mengawal kasus tersebut.
DPC LSM ELANG MAS Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara pada Jumat (26/9/2025) melakukan pemantauan langsung ke lokasi. Dari hasil investigasi di lapangan, ditemukan bahwa Akuang bersama para pekerjanya masih melakukan panen sawit di lahan yang sudah berstatus sita negara.
Menanggapi temuan itu, Ketua DPW LSM ELANG MAS Sumut, Sam Hadi Purba TBK SH, menegaskan agar Akuang segera menghentikan seluruh aktivitas panen. Ia mengingatkan bahwa lahan tersebut telah menjadi objek hukum dan tidak boleh lagi dimanfaatkan secara pribadi.
“Jika himbauan ini tidak diindahkan, kami dari DPW LSM ELANG MAS Sumut akan segera menyurati Kejati Sumut agar mengambil tindakan tegas untuk menghentikan panen sawit bermasalah tersebut,” tegas Purba, saat diwawancarai awak media di Medan, Jumat (26/9).
LSM ELANG MAS juga memastikan tim investigasi mereka di Kabupaten Langkat akan terus memantau setiap perkembangan aktivitas di lapangan.
Mereka menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten agar tidak terjadi pengabaian terhadap putusan pengadilan.
(Tim/Red)
Related posts:
Masyarakat Desak APH Usut Tuntas Kasus Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa, Dewan Pakar DPP LSM ELANG MAS Prof. Sutan: “APH Jangan Tutup Mata!” 
Dugaan Korupsi Rp100 Miliar Smart Board dan Meubilair, PERMAK Desak Kajatisu Turun Tangan 
Kejati Sumut Telah Menyita 210 Ha Milik Akuang, Tapi Masih Bebas Panen, Ada Apa dengan BBKSDA Sumut? 
Prof. Dr. Sutan Nasomal SH, MH: Dugaan Pasal Tidak Masuk Akal dalam Kasus Penganiayaan Wartawan di Soppeng 
Pemberitaan Terkait Hari Prasetyo Dinilai Subyektif dan Tendensius, Sahabat IWOI se-Nusantara Bereaksi Keras 
Irwasda Polda Sumsel Lakukan Asistensi dan Pengecekan Dapur Makan Bergizi Gratis di Polres OKU
