ElangMasNews.Com, SUBANG – Polemik terkait pengaduan pemberitaan media Elangmasnews.com oleh oknum media SubangPost kepada Dewan Pers menuai berbagai tanggapan dari sejumlah pihak. Kali ini, Ketua DPW LSM Elang Mas Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Baramakassar, turut angkat bicara dan menilai langkah yang dilakukan oleh oknum media tersebut sebagai tindakan yang janggal dan tidak mencerminkan profesionalitas dalam dunia jurnalistik.
Baramakassar menyampaikan bahwa setiap sengketa pemberitaan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme pers yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang mengedepankan hak jawab, hak koreksi, serta mediasi melalui Dewan Pers.
Menurutnya, langkah yang dilakukan oleh pihak pengadu menimbulkan pertanyaan di kalangan publik, karena pihak yang melaporkan bukan berasal dari objek utama pemberitaan. Ia menilai, seharusnya pihak yang merasa dirugikan secara langsung oleh suatu pemberitaanlah yang mengajukan keberatan kepada media bersangkutan.
“Seharusnya pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaanlah yang mengajukan hak jawab atau klarifikasi. Namun dalam kasus ini, yang mengadukan justru berasal dari oknum media lain, sehingga menimbulkan tanda tanya di kalangan publik,” ujar
Baramakassar.
Sementara itu, berdasarkan klarifikasi yang disampaikan Dewan Redaksi Elangmasnews.com, pihak yang menjadi objek pemberitaan, yakni Pemerintah Desa Jayamukti, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, disebut tidak pernah mengajukan hak jawab maupun bantahan kepada media tersebut.
Padahal, dalam praktik jurnalistik yang mengacu pada Kode Etik Jurnalistik, hak jawab merupakan mekanisme utama yang disediakan bagi pihak yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan agar dapat memberikan klarifikasi atau tanggapan secara proporsional.
Baramakassar menilai, langkah yang dilakukan oleh oknum media SubangPost dengan mengadukan pemberitaan tanpa memiliki keterkaitan langsung dengan objek berita mencerminkan sikap yang tidak profesional dalam dunia jurnalistik.
Menurutnya, sesama insan pers seharusnya menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, menjaga solidaritas profesi, serta memahami mekanisme penyelesaian sengketa pers yang telah diatur oleh Dewan Pers.
“Pers harus menjadi pilar demokrasi yang sehat, bukan justru menciptakan polemik yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” tegas Baramakassar.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk menghormati mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui hak jawab, hak koreksi, maupun mediasi di Dewan Pers sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hal tersebut dinilai penting agar kebebasan pers tetap berjalan seiring dengan tanggung jawab jurnalistik serta menjaga profesionalitas insan pers di Indonesia.
“Pers harus tetap menjadi sarana informasi dan kontrol sosial yang objektif serta bertanggung jawab,” pungkasnya.
Tim/Red/DPW Sulsel
“*(EMN.TIM)*”.
Related posts:
Sepeda Motor NMAX Milik Ayu Raib Digondol Maling di Depan Kotrakan, Langsung Lapor Polres OKU 
SMK Darusulaeman Lakukan Pungli Persiswa satu juta lebih, Orang Tua Siswa Mengeluh. 
DPP LSM ELANG MAS Audensi dengan Pemdes Jayamukti, Sekitar Rp.361, 8 Juta Dana Desa Tahun 2025 Diduga Belum Dilaksanakan 
Judi Togel Bebas Berkeliaran, Oknum Wartawan Disebut Dalang, Aparat Seolah Tak Melihat 
Jembatan Gantung Muara–Tanjungtiga Subang Ditutup Sementara, Kondisinya Memprihatinkan dan Membahayakan Warga 
Galian C Diduga Ilegal Beroperasi di Nglegok Blitar, Warga Sudah Resah Desak Aparat Bertindak Tegas Demi Keselamatan Bersama 
Usai Terbitnya SPRINDIK dari Kejati Sumsel, LSM CCN Datangi Kejari OKU Pertanyakan Penanganan Kasus Limbah B3 
Aksi Damai LSM CCN di Kantor Gubernur Sumsel, Desak Penindakan Dugaan Pelanggaran Tiga Perusahaan dan Tegakkan Instruksi Jalan Khusus Batu Bara 
*LSM CCN Datangi Kejaksaan Agung RI, Laporkan 21 Permasalahan dari Wilayah Sumatera Selatan*. 
DPD LSM Laskar Indonesia Subang Beri Dukungan Moral kepada LSM ELANG MAS dan Media ELANG MAS NEWS atas Laporan Oknum Media Subang Post ke Dewan Pers.
