Ketua AIPI Sumsel Murka: “Baznas Hari Ini Bukan Penolong, Tapi Gerbang Penderitaan! Presiden Prabowo Harus Bertindak!”

Sumatera selatan,ElangMasNews.Com,   21 November 2025 — Gelombang kemarahan publik terhadap syarat bantuan Baznas semakin membesar. Di media sosial, keluhan rakyat miskin mengalir tanpa henti: bantuan semakin sulit, syarat semakin rumit, dan harapan semakin dihancurkan oleh birokrasi yang kian kejam. Baznas, yang seharusnya menjadi rumah pertolongan, justru tampil seperti gerbang penderitaan bagi mereka yang membutuhkan.

Rakyat datang dengan tubuh lelah, membawa berkas demi berkas hanya untuk memperbaiki rumah yang roboh atau sekadar meminta biaya berobat. Namun yang mereka temukan bukan pintu kasih sayang, melainkan tembok dingin aturan yang mematahkan semangat. Di titik inilah kemarahan masyarakat mencapai puncaknya.

Di tengah kekecewaan itu, suara paling lantang datang dari Ketua AIPI Sumatera Selatan, Dr.(c) Ade Indra Chaniago, M.Si. Kritiknya bukan biasa, bukan sindiran halus, melainkan ledakan emosional seorang intelektual yang tidak rela melihat rakyat miskin terus diinjak oleh aturan yang tidak memihak. Dengan suara bergetar menahan marah, Ade menyebut praktik yang terjadi di Baznas sebagai bentuk “kezaliman yang dibungkus aturan”.

“Kalau pengurus Baznas tidak paham apa itu amanah, bubarkan saja semuanya! Cukup sudah rakyat dihina!” tegas Ade dalam pernyataan sikapnya, Jumat (21/11/2025). Menurutnya, syarat-syarat yang diberlakukan Baznas tidak masuk akal, tidak manusiawi, dan tidak bermoral. Apa yang seharusnya menjadi pertolongan berubah menjadi siksaan.

Ade menegaskan bahwa zakat adalah dana suci umat, bukan instrumen kekuasaan pejabat. “Rakyat miskin datang bukan meminta sedekah, tetapi meminta hak!” ujarnya lagi. Ia menyoroti aturan yang membuat rakyat harus mencari rekomendasi bupati hanya untuk memperbaiki rumah bolong atau sekadar menambal atap bocor. Bagi Ade, praktik seperti itu adalah bentuk penyiksaan terselubung terhadap kemiskinan.

Lebih jauh, Ade menyebut Baznas daerah dan provinsi telah kehilangan jati diri. Lembaga yang seharusnya menjadi simbol kepekaan sosial berubah menjadi institusi yang congkak, kaku, dan hanya sibuk dengan tanda tangan serta meja birokrasi. “Uang zakat bukan alat pamer kekuasaan!” serunya. Ia menuduh sebagian pengurus telah buta fungsi, buta moral, dan buta hati.

Dalam pernyataan kerasnya, Ade menyampaikan seruan terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, ini bukan lagi masalah administratif, tetapi darurat kemanusiaan yang harus segera diatasi pemerintah pusat. Ia mendesak Presiden untuk turun tangan mengaudit seluruh Baznas, mencopot pengurus yang mempermainkan rakyat, dan membersihkan sistem dari hulu hingga hilir.

Ade juga menuntut Baznas RI untuk mengintervensi langsung lembaga zakat di provinsi dan kabupaten yang dianggap gagal menjalankan amanah. Jika tidak mampu memperbaiki diri dalam waktu dekat, ia meminta pemerintah mempertimbangkan langkah ekstrem: membubarkan dan membangun ulang lembaga zakat nasional yang benar-benar berpihak pada rakyat.

Sementara itu, kondisi rakyat kecil semakin terdesak. Banyak dari mereka terjebak dalam dilema: mengurus berkas atau membeli beras. Mereka harus memilih antara menambal rumah yang hampir roboh atau menunggu rekomendasi pejabat yang datang entah kapan. Situasi ini, menurut Ade, tidak dapat lagi ditolerir. “Rakyat sudah tidak punya ruang untuk menjerit,” katanya.

Ade menggambarkan kenyataan pahit yang dihadapi masyarakat: gazebo runtuh, rumah bocor, anak sakit, tetapi bantuan terkunci rapat oleh syarat yang memberatkan. Ia menilai bahwa setiap aturan yang menghalangi rakyat miskin dari haknya merupakan bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai dasar kemanusiaan.

Pernyataan Ade diakhiri dengan ultimatum yang menggema keras. “Ini bukan tentang Baznas saja. Ini tentang harga diri rakyat kecil. Jika negara benar-benar hadir seperti kata Presiden Prabowo, maka inilah saatnya membuktikan.” Seruan ini menjadi penanda bahwa persoalan Baznas telah berkembang menjadi isu nasional yang menuntut tindakan nyata.

Kini, perhatian publik tertuju pada pemerintah pusat. Pertanyaan besar menggantung di udara: akankah Presiden Prabowo memihak rakyat kecil dan merombak total sistem Baznas? Atau membiarkan rakyat terus tenggelam dalam birokrasi yang makin hari makin menyiksa?

(Tim Pewarta Warga Indonesia)

*EMN.TIM*.