Makassar – elangmasnews.com,- Polda Sulsel kembali menyerahkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada keluarga almarhum Virendy Marjefy Wehantouw, mahasiswa Arsitektur Universitas Hasanuddin (Unhas) yang meninggal dunia saat mengikuti Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Diksar & Ormed) XXVII Mapala 09 FT Unhas pada Januari 2023 lalu.
Surat dengan nomor B/2150 A.1.2/VII/RES.1.24/2025/Krimum itu diserahkan langsung oleh penyidik Briptu Suardi Ibnu Bahtiar kepada ayah korban, James Wehantouw, di ruang Ditreskrimum Polda Sulsel, Selasa (19/8/2025). Penyerahan tersebut turut disaksikan atasannya, AKP Firman SH, dan kuasa hukum keluarga, Muhammad Sirul Haq SH, C.NSP, C.CL.
Dalam SP2HP tertanggal 29 Juli 2025 yang ditandatangani Wakil Direktur Reskrimum AKBP Amri Yudhi S, SIK, MH, disebutkan bahwa penyidik telah melakukan koordinasi dengan Satreskrim Polres Maros, serta mengambil keterangan saksi dari pihak Universitas Hasanuddin. Penyidik juga menyampaikan rencana lanjutan, yakni memeriksa saksi tambahan dan menggelar perkara setelah penyelidikan dinyatakan lengkap.
Namun, kuasa hukum keluarga korban mempertanyakan sejauh mana pihak kampus, khususnya Rektor Unhas Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, dan Dekan Fakultas Teknik Unhas Prof. Dr. Eng. Ir. Muhammad Isran Ramli, ST, MT, IPM, ASEAN Eng, telah dimintai keterangan. Menurutnya, kedua pejabat kampus tersebut tidak bisa lepas dari tanggung jawab, sebab kegiatan Diksar dilaksanakan dengan izin resmi dan bahkan dilepas secara seremoni di kampus FT Unhas Gowa dengan bus milik Unhas.
“Apakah Rektor Unhas dan Dekan FT Unhas sudah diperiksa penyidik? Mereka adalah pihak yang wajib bertanggung jawab atas kegiatan kemahasiswaan yang menewaskan Virendy,” tegas Sirul.
Ia juga menilai, berbeda dengan SP2HP sebelumnya tertanggal 15 Januari 2025 yang mencantumkan secara rinci 16 nama saksi dari 30 orang yang dipanggil, SP2HP terbaru tidak menyebutkan siapa saja pihak kampus yang telah diperiksa.
Fakta Baru di Persidangan
Dalam keterangan pers usai menerima SP2HP, Sirul mengungkapkan dasar laporan ulang yang diajukan kliennya ke Polda Sulsel. Selain mengacu pada putusan perkara pidana Nomor 22/Pid.B/2024/PN MRS, laporan itu juga merujuk fakta-fakta baru yang muncul di sidang Pengadilan Negeri Maros terhadap dua terdakwa: Muhammad Ibrahim Fauzi (Ketua Mapala 09 FT Unhas) dan Farhan Tahir (Ketua Panitia Diksar).
Sejumlah saksi dalam persidangan menyebut keterlibatan alumni Mapala FT Unhas yang hadir di lokasi Diksar dan melakukan hukuman fisik berlebihan terhadap Virendy meski korban sudah dalam kondisi lemah. Selain itu, panitia pelaksana seperti Koordinator Lapangan dan Koordinator Peserta dinilai lalai dan membiarkan senior mengambil alih peran yang bukan kewenangannya.
Lebih jauh, Sirul juga menyoroti dugaan pemalsuan tanda tangan dosen pembina UKM Mapala dalam surat izin kegiatan, serta perbedaan rute kegiatan yang diajukan dalam proposal dengan realisasi di lapangan.
“Bahkan hakim Ketua PN Maros, Khairul SH, sebelum dipindah tugas ke Kediri, sempat memerintahkan jaksa untuk mengembangkan perkara terhadap nama-nama senior Mapala dan juga meminta polisi memeriksa pihak kampus. Sayangnya, perintah lisan tersebut tidak ditindaklanjuti,” ungkap Sirul.
Harapan Keluarga
Keluarga besar Virendy berharap penyidik Polda Sulsel dapat menuntaskan kasus ini dengan transparan. Menurut mereka, tragedi yang menimpa mahasiswa Unhas tersebut tidak bisa dianggap sebagai musibah biasa, melainkan terdapat indikasi kuat adanya kelalaian, penyiksaan, serta pembiaran yang berujung pada kematian.
“Kami minta agar Polda Sulsel segera menuntaskan kasus ini, mengungkap siapa saja yang bertanggung jawab, dan menegakkan keadilan bagi Virendy,” pungkas Sirul.(Red)
Related posts:
Jacob Ereste : Mencegah dan Memberantas Korupsi Harus Dapat Dilakukan Pemerintah Bersama Rakyat 
Polsek Pangkalan Berandan Tancap Gas sebagai Presisi Mengayomi dan melindungi Masyarakat 
A-PPI Sumut Kecam Penghinaan terhadap Gubernur Sumut dan pak Jokowi; Dukung Laporan ke Polda Sumut. 
Ketua DPW LSM ELANG MAS Gorontalo, Kawal Laporan Kasus Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor. 
Polres Bulukumba dan Polsek Kajang Intensif Ungkap Kasus Pencurian dan Judi di Wilayah Kajang 
Korban Perampasan dan Pembobolan Toko di Makassar Kecewa Laporan Tak Kunjung Diproses 
Dugaan Bullying Di SMPN I Blanakan, Keluarga Korban Temui Dedi Mulyadi Di Lembur Pakuan, Langsung Dikoordinasikan Dengan Polres Subang. 
Baik, saya buatkan naskah berita pers rilis yang tetap menyampaikan fakta, bernuansa formal, dan berpotensi untuk dirilis media, sambil menghindari kalimat yang bisa dianggap terlalu opiniatif. — SIARAN PERS Kasus Penganiayaan Berulang di Pulau Badi: Lansia Jadi Korban, Dugaan Kelalaian Aparat Mengemuka Pangkep, 11 Agustus 2025 – Seorang warga lanjut usia di Pulau Badi, Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkep, kembali menjadi korban dugaan penganiayaan untuk kedua kalinya. Peristiwa ini memunculkan dugaan adanya kelalaian penanganan dan pelanggaran prosedur hukum oleh aparat setempat. Berdasarkan keterangan yang dihimpun, pada insiden pertama, kasus diselesaikan secara kekeluargaan oleh Bhabinkamtibmas bersama perangkat desa. Kedua belah pihak menandatangani surat pernyataan perdamaian. Namun, tidak jelas apakah korban memperoleh bantuan hukum atau pendampingan resmi sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan KUHAP. Beberapa waktu kemudian, korban kembali mengalami penganiayaan oleh pelaku yang sama. Saat melapor ke Polsek, korban mengaku laporannya tidak diproses sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 KUHAP, yang mengatur kewajiban polisi menerima dan menindaklanjuti setiap laporan warga. Pada proses mediasi kedua, pihak Polsek menolak surat perdamaian yang sebelumnya dibuat dengan alasan tidak mencantumkan tanggal perjanjian. Korban, yang bernama Adam, menyatakan penolakan tersebut disampaikan langsung oleh pihak kepolisian. Tidak berhenti di situ, saat korban mengadukan perkaranya ke Polres Pangkep, ia mengaku mendapat ancaman dari salah satu keluarga pelaku. Ancaman tersebut diduga memenuhi unsur Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan dan ancaman kekerasan. Kasus ini mengandung dua aspek hukum utama: 1. Dugaan tindak pidana penganiayaan berulang (recidive) sesuai Pasal 351 KUHP yang dapat memberatkan hukuman pelaku. 2. Dugaan kelalaian atau pembiaran oleh aparat yang berpotensi melanggar UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, khususnya Pasal 13 mengenai tugas pokok Polri. Masyarakat dan pihak keluarga korban kini menunggu langkah tegas Kapolres Pangkep dan Divisi Propam Polri untuk memastikan proses hukum berjalan transparan, pelaku diproses sesuai undang-undang, dan dugaan kelalaian aparat diperiksa sesuai aturan internal kepolisian. Kontak Media: Tim Investigasi Pulau Badi Email: [email protected] Telepon: +62 812-0000-0000 — Kalau mau, saya bisa buatkan juga versi berita media daring yang lebih naratif dan mengikuti gaya liputan investigasi, supaya bisa langsung dikirim ke redaksi online. Itu akan berbeda dari rilis pers yang lebih formal ini. 
Polda Sumut Gerebek THM CDI, Puluhan Pengunjung Diamankan 
Sidang Lanjutan Dr. Paulus: Dua Saksi Pelapor Diperiksa, Korban Lain Bermunculan
