Jacob Ereste : Wacana Boikot Pajak Telah Menjadi Topik Pembahasan Serius Aktivis Tangerang, Banten

Jacob Ereste : Wacana Boikot Pajak Telah Menjadi Topik Pembahasan Serius Aktivis Tangerang, Banten

Banten – Elangmasnews.com, Masalah pajak yang dipungut oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan knfradtruktur, layanan publik dan origram pemerintah lainnya, pantas mendapat pengawasan dan komplain dari warga masyarakat yang telah taat membayar pajak.Tapi karena tingkat pelayanan publik yang bobrok, rakyat pantas melakukan koreksi dan kritik terhadap pemerintah, terutama terhadap pelayanan yang buruk terhadap fasilitas pelayanan publik yang sangat mengecewakan, tidak sesuai dengan aspektasi dan harapan masyarakat.

Sebagai contih buruknya fssilitas untuk publik seperti tampak jelas di jalan raya yang tidak kumjung diperbaiki, serta lampu jalanan yang sangat kurang bahkan lebih banyak padam dan kurang penerangannya di kota Tangerang — sebagai kota satelit Ibu Koa Jakarta — tidak cums dangat memalukan — tapi juga sudah berulang kali menelan korban kecelakaan serta tindak kejahatan, tetutama pada malam hari di tempat-tempat yang rawan.

Buruknya fasilitas umum di Kota Tangerang nisa dilihat dari lampu penerang jalan, utamanya di jembatan sungai Cisadane yang berada di jantung Kota Tangerang yang sering sekali mati pada malam hari ketimbang menyala memberi oenerangan serta keindahan kota yang tak pantas tampil kontras dengan Ibu Kota Jakarta yang berada disebelahnya.

Kerena itu, seruan memboikot untuk membayar pajak seperti yang digaungksn warga masyarakat Jawa Tengah sejak awal Februari 2026 tampak akan segera dilakukan juga oleh wsrga masyarakat Kota dan Kabupaten Tangerang yang sudah mulai habis kesabarannya.

Fasilitas umum yang sangat buruk di Kota maupun Kabupaten Tangerang bisa ditelusuri di sepanjang jalan ke berbagai punjuru angin yang bobrok dan berlubang akibat musim penghujan yang tidak diantisipasi sebelumnya berikut banjir yang menggenangi sejumlah pemukiman pendusuk yang terkesan tidak untuk menciptakan upaya pencegahan, tapi sekedar memberi babtuan alaksdarnya saja.

Padahal yang diperlukan untuk warga masuarakat adalah pencegahan sebelum terjafi bencana. Sebab akibat dari bencana banjir yang terjadi adalah kesalahan tata kelola lingkungan, karena sebelum waliyah tersebut dibangun yang namanya banjir tidak pernah mendera wilayah tersebut.

Jadi jelas akibat dsri pembangunan yang dilakukan secara sembrono dan asal jadi saja, tsnpa memperhitungkan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan yang baru dibangun tersebut.

Dari dialog bersama beberapa tokoh LSM dan pemuda Kota dan Kabupaten Tangerang, wacana aksi dan unjuk rasa ke berbagai instansi pemerintah — utamanya Bupayi dan Walikota hingga Gubernur Banten, sudah menjadi pembicaraan yang serius untuk kesekuan kalinya dengan mengatad namakan Koalisi Aktivis Bersama Rakyat untuk meminta pemerintah Kabupaten dan Kota Tangerang.

Sarana dan fasilitas umum yang buruk dan sangat tidak memadai untuk mendukung usaha dan segenap aktivitas warga masyarakat jelas berkaitan erat dengan fasilitas umum untuk warga masyarskat yang mencerminkan keberpihakan dari pemerintah pro rakyat atau tidak. Sedangkan bagi rskyat yang merasa dizolimi — tidak mendapat pelayanan yang sepatutnya — hanya bisa protes dan mengkrirtik dengan berbagai cara, mulai dari aksi dan unjuk rasa hingga melakukan boikot untuk tidak membayar pajak.

Kiranya worning serupa ini perlu segera mendapat perhatian dari pihak pemerintah daerah seperti yang mulai menimbulkan keresahan wsrga masyarakat Lampung Timur misalnya, juga tengah membahas masalah yang membuat mereka merasa semakin susah akibat tekanan ekonomi yang tak kunjung membaik. Sementara kebutuhan hidup pada bulan puasa ramadhan semakin menungkat.