Banten, elngmasnews.com,- 14 Juli 2025 — Dewan Penasehat Spiritual DPP LSM ELANG MAS, Jacob Ereste, menekankan pentingnya transparansi dalam tata kelola PT. Agrinas Palma Nusantara agar tujuan besar pemerintah dalam mencapai swasembada pangan dan energi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
PT. Agrinas Palma Nusantara, perusahaan yang berasal dari transformasi PT. Indra Karya (Persero) menjadi bagian dari holding Agrinas, telah mendapat mandat besar dari negara untuk mengelola aset-aset strategis dalam sektor pangan dan energi hijau. Sejak Maret 2025, perusahaan ini telah menerima pengelolaan lahan perkebunan sawit sitaan seluas 221.000 hektar. Pada Juli 2025, luas itu bertambah dengan 400.000 hektar lahan tambahan, sehingga total pengelolaan mencapai 833.000 hektar, dengan target jangka panjang mencapai 1 juta hektar di seluruh Indonesia.
Selain sektor perkebunan kelapa sawit, PT. Agrinas Palma Nusantara juga mulai membangun fasilitas penggilingan padi dan jagung di enam lokasi strategis guna meningkatkan ketahanan dan produksi pangan nasional. Di bidang perikanan, pengembangan tambak budidaya ikan seluas 20.000 hektar di Pulau Jawa menjadi proyek unggulan yang sedang dijalankan.
Didukung penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 8 triliun yang bersumber dari dividen Danantara, bukan dari APBN melalui Kementerian Keuangan, perusahaan ini mengemban tanggung jawab besar. Di bawah kepemimpinan Letjen (Purn) Agus Sutomo sebagai Direktur Utama, serta susunan direksi yang terdiri dari profesional dan tokoh militer, PT. Agrinas Palma Nusantara juga menggandeng IPB (Institut Pertanian Bogor) dalam riset dan pengembangan biorefinery, biomassa, pupuk, serta sistem tumpangsari.
Namun demikian, Jacob Ereste mengingatkan bahwa keberhasilan proyek besar ini sangat tergantung pada transparansi manajemen. Ia menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi, rekrutmen tenaga kerja, pengumpulan hasil panen, hingga pelaporan keuangan. Jacob mengingatkan agar pengelolaan lahan sitaan tidak menjadi celah baru bagi praktik korupsi yang semakin marak di negeri ini.
“Transparansi itu kunci. Jangan sampai aset negara yang dikelola ini hanya menjadi bancakan segelintir elit, sementara rakyat tetap terhimpit dalam kesulitan ekonomi,” tegas Jacob.
Ia juga menyoroti lemahnya informasi publik terkait langkah-langkah strategis perusahaan dalam menghadapi isu pangan, seperti kasus beras oplosan yang meresahkan masyarakat. Jacob mempertanyakan keterbukaan pemerintah dan PT. Agrinas dalam menyikapi isu tersebut serta mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi pengelolaan sektor pangan dan energi yang vital ini.
“Rakyat berhak tahu, bukan hanya soal apa yang dilakukan, tapi bagaimana dan untuk siapa itu dilakukan. Kalau rakyat dilibatkan, maka kecurangan bisa ditekan, dan swasembada yang kita impikan bisa benar-benar tercapai,” tutup Jacob Ereste.(Red)
