Elangmasnews.com, Makassar — Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari menjadi momentum penting untuk mengingatkan pemerintah agar tidak alergi terhadap kritik. Bara, selaku DPW LSM ELANG MAS sekaligus Ketua Komunitas Media Online Baramakassar_, menegaskan bahwa pers bukan musuh negara, melainkan mitra strategis dalam menjaga demokrasi dan akuntabilitas kekuasaan.
Menurut Bara, dalam praktiknya masih banyak kebijakan dan tindakan aparat maupun pejabat publik yang justru menunjukkan sikap represif terhadap kerja jurnalistik, kritik media, dan kebebasan berekspresi.
Selamat Hari Pers Nasional. Pemerintah harus sadar, kritik pers bukan ancaman stabilitas, justru alarm dini ketika kekuasaan mulai menyimpang. Jika pers dibungkam, yang lahir bukan ketertiban, tapi ketakutan,” tegas Bara, Senin (9/2).
Ia menilai, semangat demokrasi akan runtuh apabila pemerintah hanya ingin dipuji namun menutup telinga terhadap fakta, data, dan kritik yang disampaikan media. Pers, kata dia, memiliki mandat konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E dan 28F UUD 1945.
Bara juga menyoroti masih adanya praktik kriminalisasi jurnalis, intimidasi terhadap media online, hingga pembatasan akses informasi publik yang dilakukan oleh oknum pejabat dan aparat.
Sering kali pers dipersulit saat mengungkap dugaan pelanggaran hukum, korupsi, atau penyalahgunaan wewenang. Ini ironi demokrasi. Negara seharusnya melindungi pers, bukan menekan atau mengancamnya,” ujarnya.
Sebagai Ketua Komunitas Media Online Baramakassar_, Bara menegaskan bahwa media online daerah kerap berada di garis depan dalam membuka fakta, namun justru paling rentan terhadap tekanan kekuasaan dan kepentingan tertentu.
Pers lokal dan media online jangan dipandang sebelah mata. Justru dari daerah banyak fakta penting terungkap. Pemerintah wajib menjamin ruang kerja pers tetap bebas, aman, dan independen,” tambahnya.
Di momen Hari Pers Nasional ini, Bara mendesak pemerintah pusat maupun daerah untuk berhenti bersikap defensif terhadap kritik, memperkuat perlindungan hukum bagi jurnalis, serta menghormati kebebasan pers sebagai fondasi utama negara demokratis.
Tanpa pers yang bebas dan kritis, demokrasi hanya slogan. Pemerintah boleh berkuasa, tapi kebenaran tidak bisa diatur,” pungkasnya.
Red
Related posts:
Eksekusi Dinilai Prematur, Kuasa Hukum Soroti Pelanggaran Prosedur dan Dasar Yuridis. Serta tidak mempunyai : RASA KEADILAN! 
Tutup dan Boikot Aktivitas MyRepublic, Aliansi Mahasiswa Desak Pengusiran Vendor Asing di Makassar 
Polsek Tamalate Digugat Terkait Kasus yang Didampingi Kuasa Hukum Rahmat Hidayat Amahoru 
Kuasa Hukum Jaluh Ramjani Jannuar Dugaan Kelalaian Penanganan Barang Bukti di Perkara Tipikor PN Makassar 
Polsek Rapocini Klirifikasi Hoax Pengembalian Barang Bukti Kasus Curian Motor, 3 Pelaku Akui 4 Titik Kejadian – Penadah Masih Melarikan Diri 
Anggota DPRD Makassar di Duga Dalam Pusaran Judi Online
