Elangmasnews.com, Gaza – Osama Hamdan, pejabat senior Hamas, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menghubungi pemerintah Indonesia untuk menegaskan bahwa rakyat Palestina tidak membutuhkan pasukan luar di wilayah mereka.
Dalam pernyataannya yang dikutip dari Al Jazeera Mubasher, Hamdan menyampaikan bahwa kehadiran pasukan asing justru tidak sesuai dengan kehendak rakyat Palestina.
“Kami telah memberitahukan kepada semua pihak, termasuk pemerintah Indonesia, bahwa kami, rakyat Palestina, tidak membutuhkan pengawasan atau penjagaan pihak luar,” ujar Hamdan.
Ia menegaskan bahwa pengiriman pasukan internasional ke wilayah Palestina berpotensi dipandang sebagai bentuk lain dari kekuatan pendudukan. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan diterima oleh masyarakat Palestina.
“Hal terakhir yang seharusnya dipertimbangkan dunia adalah mengirim pasukan untuk bertindak sebagai kekuatan pendudukan, berhadapan dengan rakyat Palestina atas nama pendudukan, atau mencoba menggantikan kehendak mereka sebagai pengganti tentara pendudukan. Tidak ada warga Palestina yang akan menerima hal ini,” tambahnya.
Namun demikian, Hamdan menyebut bahwa apabila Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tetap memutuskan pengiriman pasukan internasional ke Gaza, maka ia berharap mandat mereka difokuskan pada pencegahan agresi lanjutan dari Israel.
“Biarkan pasukan tersebut ditempatkan di perbatasan untuk mencegah musuh melanjutkan agresinya terhadap rakyat kami, mencegah pelanggaran gencatan senjata, dan mencegah setiap tindakan pendudukan atau serangan lebih lanjut di Jalur Gaza seperti yang terjadi sebelumnya,” harapnya.
Sementara itu, laporan dari The Guardian mengutip siaran radio publik Israel pada Selasa (10/2) pagi yang menyebutkan bahwa pemerintah Israel telah menunjuk lokasi strategis di selatan Jalur Gaza sebagai barak atau pos bagi pasukan Indonesia yang direncanakan menjadi bagian dari pasukan internasional.
Lokasi tersebut berada di antara Rafah dan Khan Younis. Penempatan itu disebut dipilih karena dinilai relatif aman namun tetap dekat dengan wilayah perbatasan, sehingga memungkinkan pasukan menjalankan tugas pengawasan serta pencegahan agresi tanpa terlalu mencampuri urusan internal Gaza.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Indonesia terkait kabar tersebut.
Maspri
Related posts:
PRESIDEN RI IBADAH UMROH, DEWAN PAKAR DPP LSM ELANG MAS PROF. DR. KH.SUTAN NASOMAL, SH.MH. : PERSOALAN JAMAAH HAJI INDONESIA HARUS DIBENAHI DARI KEKACAUAN. 
Sekda Karawang Serahkan Donasi Kemanusiaan untuk Palestina di Mesir 
Prof Dr Sutan Nasomal Bila Buronan Korupsi Kabur Ke Luar Negri Interpol Tidak Mampu Menangkap. Pecat Saja Kepalanya. 
TANGISAN JURU PARKIR IBU NURAENI BUTUH KEBIJAKAN WALIKOTA MAKASSAR ATAS RAMBU LARANGAN PARKIR 
Polemik TPS3R Pasar XII, Kades Bandar Klippa Cabut Surat Keterangan untuk Cegah Multitafsir 
Pengeroyokan Brutal Anggota BRN di Pasuruan Akhirnya Naik Sidik, Tersangka Belum Ditetapkan
