Dugaan Pekerjaan Asal-Asalan dan Upah Belum Dibayar di Tiga Titik Proyek Provinsi di Talang Jawa

OKU,Elangmasnews.com,29 November 2025 — Tim awak media menelusuri tiga titik proyek kecil yang berada di wilayah Kelurahan Talang Jawa, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), setelah menerima laporan adanya dugaan pengerjaan asal-asalan serta permasalahan pembayaran upah pekerja.proyek kecil seperti ini sudah tidak beres apa lagi proyek Besar.

Penelusuran dilakukan pada Sabtu, 29 November 2025, di mana menurut keterangan petugas lapangan, proyek tersebut sebelumnya sudah pernah diberitakan oleh salah satu media terkait kualitas pengerjaan yang dinilai tidak sesuai standar. Dua sumber yang diwawancarai — petugas lapangan dan pekerja (tukang) dari lokasi berbeda — memberikan keterangan yang saling bertolak belakang.

Petugas lapangan yang Tidak menyebutkan namanya namun kami mengutip dari hasil wawancara dia mengatakan bahwa ada yang merintahkan dari pihak dinas perkim yang di Palembang katanya gak usah di pasang pilip nanti bikin ribet darisinilah kami mengetahui namanya pilip,yang disebut sebagai pengawas dari Dinas Perkim Provinsi Sumatera Selatan, mengklaim bahwa pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai perintah atasan. Ia juga mengungkapkan adanya instruksi dari seorang pejabat dinas bernama Ahmad Wahidin, Kabid Perkim Provinsi Sumsel, yang menurutnya mengatakan: “Biarlah, Pak pilip Plang tidak usah dipasang, nanti bikin tambah ribet.”

Namun, hasil pantauan awak media di lapangan justru menunjukkan kondisi berbeda. Di tiga titik proyek — termasuk RT 16 Talang Bandung, Jalan Tembusan Pemakaman, dan Air Gading MTS Talang Jawa — ditemukan dugaan penggunaan besi pipa bekas yang hanya dicat ulang agar terlihat baru. Kualitas adukan material juga dinilai tidak sesuai takaran sehingga dikhawatirkan tidak akan bertahan lama.

Selain itu, permasalahan serius juga muncul dari sisi pekerja. Seorang tukang yang ditemui menyatakan bahwa upah mereka belum dibayarkan, baik untuk pekerjaan bongkar-pasang maupun biaya material. Alasan yang diberikan pihak pelaksana adalah “volume kurang”, sehingga pembayaran ditunda. Tim media telah mengamankan rekaman wawancara sebagai dokumentasi jika diperlukan.

Beberapa warga sekitar juga menyayangkan pola pengerjaan proyek provinsi di OKU yang dinilai jarang melibatkan tenaga lokal. Menurut mereka, banyak pemborong, pengawas, dan tukang yang didatangkan dari luar daerah, sementara warga setempat yang memiliki kemampuan justru tidak diberdayakan.

“Kami ini bisa, pak. Kami biasa kerja seperti ini. Memang gawe kami nukang. Mestinya orang sini jugo dilibatkan,” ujar salah satu warga kepada awak media.

Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar terkait transparansi pengerjaan proyek. Minimnya pengawasan, sulitnya menghubungi petugas lapangan untuk konfirmasi, serta dugaan penggunaan material tidak sesuai spesifikasi membuat publik khawatir terhadap mutu pembangunan.

Awak media berharap pihak yang bertanggung jawab, baik dari Dinas Perkim Provinsi Sumatera Selatan maupun pelaksana di lapangan, dapat memberikan klarifikasi resmi. Selain itu, hak-hak pekerja — termasuk pembayaran upah — harus segera dipenuhi agar tidak merugikan masyarakat yang bekerja untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Temuan dan dokumentasi lengkap terkait kondisi proyek telah diamankan oleh awak media dan siap ditunjukkan apabila dibutuhkan untuk kepentingan verifikasi lebih lanjut.

Pewarta: ( M.TOHIR ).
Sumber berita: (AS).
(EMN.TimRed).