Medan,Elangmasnews.com,– Kasus dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) kembali mencuat di Sumatera Utara. Kali ini, sorotan publik tertuju pada proyek pengadaan Smart Board dan meubilair di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat dengan nilai mencapai Rp100 miliar.
Koordinator Aksi Pergerakan Mahasiswa Anti Korupsi (PERMAK) Sumut, Yunus Dalimunthe, memimpin aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu) dan Kantor Gubernur Sumut, Selasa (16/9/2025). Dalam orasinya, Yunus mendesak agar Kejati Sumut segera mengambil alih penanganan kasus tersebut karena proses di Kejaksaan Negeri Langkat dinilai jalan di tempat.
Menurut Yunus, persoalan ini bermula dari perubahan anggaran yang disebut-sebut diprakarsai oleh Faisal Hasrimy, mantan Pj. Bupati Langkat yang kini menjabat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumut. Faisal diduga menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan pergeseran anggaran menjadi kegiatan pengadaan Smart Board dan meubilair, meskipun sempat ditolak karena alasan teknis.
“Perubahan anggaran itu tetap dipaksakan, bahkan kemudian muncul dugaan adanya aliran dana miliaran rupiah dari proyek tersebut. Dana itu dikaitkan dengan pembiayaan politik salah satu calon gubernur pada Pilkada Sumut 2024,” ujar Yunus.
Selain di Langkat, proyek serupa juga disebut terjadi di sejumlah daerah lain, seperti di Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, hingga di Dinas Pendidikan Provinsi Sumut. Proses tender diduga sarat rekayasa, sedangkan serah terima barang dilakukan secara tergesa hanya dalam hitungan hari.
“Ini bukan lagi korupsi biasa, tetapi sebuah skenario yang dirancang rapi demi kepentingan pribadi dan politik,” tegas Yunus dalam aksinya.
Dalam aksinya, PERMAK menyampaikan empat tuntutan utama. Pertama, meminta Kejati Sumut mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi Smart Board di Langkat yang macet di Kejari Langkat. Kedua, memeriksa pimpinan dan Badan Anggaran DPRD Langkat yang diduga menerima “uang ketok”. Ketiga, menangkap dan memeriksa pejabat Dinas Pendidikan Langkat, termasuk Sekretaris Disdik Robert Hendra Ginting dan Kabid SD Fajar. Keempat, mendesak Gubernur Sumut mencopot Faisal Hasrimy dari jabatan Kepala Dinas Kesehatan Sumut.
Hingga kini, penyidikan dugaan korupsi pengadaan Smart Board senilai Rp50 miliar pada Tahun Anggaran 2024 di Dinas Pendidikan Langkat masih berjalan. Namun, mantan Pj. Bupati Faisal Hasrimy belum juga diperiksa oleh Kejari Langkat. Kondisi ini membuat desakan agar Kejati Sumut turun tangan semakin menguat.
Penulis: *( TimRed )*.
Related posts:
Masyarakat Desak APH Usut Tuntas Kasus Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa, Dewan Pakar DPP LSM ELANG MAS Prof. Sutan: “APH Jangan Tutup Mata!” 
Peletakan Batu Pertama Kantor DPD Partai NasDem Karawang, Simbol Eksistensi dan Komitmen untuk Rakyat 
Dewan Pakar DPP LSM ELANG MAS Prof Dr Sutan Nasomal, SH.MH, yang juga Pakar Hukum Internasional dan Ekonom: Akankah Kita Dukung Negara Adidaya AS, Presiden RI Perlu Mengkaji Ektra Hati Hati Tentukan Pilihan Mendukung Hindari Perang Meluas di LN!!! 
Diduga Ijazahnya Palsu, Wakil Bupati Langkat Dilaporkan ke Mabes Polri, Ini Kata Tiorita Br Surbakti 
Gubsu Bobby Nasution Dukung Penutupan THM yang Langgar Aturan di Sumut 
DEWAN PAKAR DPP LSM ELANG MAS PROF DR KH SUTAN NASOMAL, SH MH : RAKYAT MENGUGAT PEMERINTAH DAN DPR, PRESIDEN RI HARUS PERHATIKAN KELUHAN RAKYATNYA 
Ketua Umum BKPRMI Pematangsiantar Terpilih, Klarifikasi Pernyataan Faidil Siregar 
Wakil Ketua KAPIR Rahmad Situmorang: Jangan Giring Opini Soal Tunjangan DPRD, Fakta Tunjangan OPD dan Proyek Mangkrak Era Wali Kota Medan Justru Menganga 
Pendidikan Simalungun Diamputasi, Kajari Janjikan Kasus Rampung 17 Oktober 
Putusan PN Lubuk Pakam Dinilai Lukai Rasa Keadilan, Diduga Abaikan Fakta
