Dewan Penasihat Spiritual DPP LSM ELANG MAS Jacob Ereste: Etika, Moral, dan Akhlak Mulia Wajib Dimiliki Aparatur Negara

Cilegon – Elangmasnews.com – Dewan Penasihat Spiritual DPP LSM ELANG MAS, Jacob Ereste, menegaskan bahwa etika, moral, dan akhlak mulia merupakan tolok ukur utama kualitas seorang manusia, terlebih bagi aparatur negara yang diberi amanah untuk mengelola harta dan kekayaan rakyat.

Menurut Jacob, etika mengajarkan sopan santun dan sikap menghormati sesama, bukan untuk menjilat atau memanipulasi simpati. Sementara moral berfungsi sebagai penjaga rasa malu agar manusia tidak menjadi “sampah sosial” yang mencemari kepercayaan publik.

Moral yang bersih, kata dia, sangat erat kaitannya dengan akhlak, yakni nilai-nilai luhur yang menata sifat dan perilaku manusia agar senantiasa berbuat baik serta menjauhi sifat serakah dan hawa nafsu yang tidak terkendali.

“Manusia dikaruniai Tuhan sebagai makhluk paling mulia karena memiliki akal budi, rasa, dan daya nalar. Tetapi pada saat yang sama, manusia juga punya potensi jatuh pada sifat-sifat setan, iblis, dan binatang jika hanya menuruti hawa nafsu,” ujar Jacob.

Ia menambahkan, perilaku jahat, serakah, tamak, dan rakus adalah bukti pengaruh buruk yang bisa menjerumuskan manusia hingga kehilangan rasa empati, kepedulian, dan kasih sayang, tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga terhadap seluruh isi alam semesta.

Jacob menekankan bahwa sikap peduli terhadap lingkungan alam dan sosial merupakan wujud dari manusia yang adil dan beradab, sebagaimana nilai-nilai yang dirumuskan dalam falsafah bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut seharusnya menjadi landasan dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur serta terbebas dari kemiskinan dan kebodohan.

“Namun realitasnya, setelah hampir 80 tahun Indonesia merdeka, sebagian dari cita-cita itu belum juga terwujud. Rakyat miskin, anak putus sekolah, dan orang terlantar masih sangat banyak kita jumpai.
Sementara kekayaan alam negeri ini justru lebih banyak dinikmati oleh segelintir orang dan kepentingan asing,” tegasnya.

Dalam konteks inilah, menurut Jacob, etika, moral, dan akhlak para penyelenggara negara harus benar-benar ditakar dan diuji. Ia mengingatkan bahwa aparatur negara bukanlah pemilik negeri ini, melainkan hanya pengurus atau pengelola yang diberi mandat oleh rakyat.

“Mereka tidak berhak menjual atau menggadaikan kekayaan milik rakyat. Semua harus dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan seluruh rakyat tanpa kecuali. Pengkhianatan terhadap amanah ini adalah perbuatan tercela dan terkutuk,” katanya.

Jacob juga menyoroti ironi masih banyaknya rakyat yang tidak memiliki sepetak tanah di tanah leluhurnya sendiri. Padahal jauh sebelum Indonesia merdeka, masyarakat adat di berbagai wilayah Nusantara hidup berdampingan dan jarang terjadi konflik agraria seperti sekarang.

“Kini justru konflik lahan terus bermunculan, dan rakyat sering berhadapan dengan aparatur negara yang mengklaim semuanya sebagai milik negara. Akibatnya, masyarakat adat pun seolah dianggap tidak punya apa-apa di negeri warisannya sendiri,” pungkas Jacob.

Tim/Red