Dewan Pakar DPP LSM ELANG MAS Prof Dr KH Sutan Nasomal, SH. MH Meminta Presiden Mengangkat Pegawai Honorer Yang Bekerja Belasan Tahun Menjadi CPNS Dan PPPK. 

Dewan Pakar DPP LSM ELANG MAS Prof Dr KH Sutan Nasomal, SH. MH Meminta Presiden Mengangkat Pegawai Honorer Yang Bekerja Belasan Tahun Menjadi CPNS Dan PPPK. 

Jakarta,-Elangmasnews.com – Prof Dr KH. Sutan Nasomal, SH. MH Dewan Pakar DPP LSM ELANG MAS, Pakar Hukum Internasional dan juga sebagai Ekonom menyayangkan kepada Menteri, Gubernur, Bupati maupun Walikota, lantaran selama ini dianggap sedikit kurang peduli terhadap para pegawai honor dilingkungannya yang sudah bekerja puluhan hingga belasan Tahun seolah tidak diperhatikan dan tidak dihargai, mestinya mereka direkomendasikan untuk diangkat menjadi CPNS ataupun PPPK”, ujarnya di kantornya markas pusat partai oposisi merdeka di Jakarta (7/8/2025).

Berkaitan adanya edaran permintaan Kepala BKN yang meminta para Gubernur agar segera mengajukan formasi kebutuhan pegawai PPPK paruh waktu tidak ditolerir bila mengabaikan edaran BKN.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengingatkan seluruh instansi pemerintah agar segera mengajukan kebutuhan formasi PPPK Paruh Waktu.

Kepala BKN, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan bahwa tidak akan ada perpanjangan waktu bagi instansi yang lalai.

“Kami harap seluruh instansi segera mengajukan kebutuhan formasi P3K Paruh Waktu. Tidak akan ada perpanjangan waktu. Jika tidak mengajukan, maka dianggap tidak memerlukan formasi,” tegas Prof. Zudan.

BKN secara resmi telah mengumumkan jadwal lengkap pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dalam rangka proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat sistem kepegawaian yang transparan dan terencana.

Pengamat Hukum meminta Presiden untuk menginstruksikan Kepala Daerah agar menghimpun Data Pegawai Honorer

Dalam menanggapi dinamika rekrutmen PPPK, Prof. Dr. Sutan Nasional, S.H., M.H. juga menyampaikan, bahwa persoalan kepegawaian, khususnya terkait honorer yang telah lama mengabdi, memerlukan perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

“Presiden perlu memerintahkan seluruh Menteri, Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk menghimpun data pegawai honorer yang telah bekerja selama 5, 10, hingga 15 tahun bahkan lebih. Mereka harus diprioritaskan untuk diangkat menjadi CPNS atau PPPK dengan proses yang tidak dipersulit,” ujar Prof. Sutan di kantornya, kawasan Kalisari, Cijantung, Selasa (6/8/2025), saat menjawab pertanyaan dari para pemimpin redaksi media dalam dan luar negeri.

Permasalahan Kepegawaian Masih Kompleks di Daerah

Prof. Sutan juga menyoroti masih banyaknya permasalahan kepegawaian yang belum terselesaikan, baik di lingkungan kementerian maupun di instansi vertikal dan horizontal di daerah. Hal ini memerlukan intervensi kebijakan yang tegas dan terukur dari pemerintah pusat.

Menurutnya, keberadaan pegawai honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun namun belum mendapatkan kejelasan status, merupakan ironi dalam sistem birokrasi modern yang seharusnya menjunjung tinggi keadilan dan penghargaan atas pengabdian.

“Mudah mudahan Presiden kita Bapak H. Prabowo Subianto mau mengabulkan usulan kami, mengingat puluhan bahkan jutaan nasib priuk pegawai lama honor yang mimpi menjadi CPNS – PPPK yang sudah bekerja puluhan tahun di Lementerian, Kantor Gubernur, Bupati dan Walikota belum menjadi kenyataan ” Harap Prof Sutan. (Red)

Nara sumber : Prof Dr KH Sutan Nasomal SH MH, Dewan Pakar DPP LSM ELANG MAS,Pakar Hukum Internasional, Ekonom juga Presiden Partai Oposisi Merdeka serta Jenderal Kompii dan Pendiri/Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS Jakarta 08118419260—