500 Pensiunan Se-Distrik Asahan Akan Demo Desak Dirut PTPN IV Palmco Batalkan Penghapusan Uang Beras
Medan,-elangmasnews.com – Sekitar 500 pensiunan karyawan pelaksana beserta batihnya se-Distrik Asahan, akan melakukan aksi demo dengan menggruduk Kantor Distrik Asahan, untuk mendesak Dirut PTPN IV Palmco Jatmiko Krisna Santosa, membatalkan penghapusan uang Beras, terhitung Bulan Mei 2025.
Aksi demo akan dilaksanakan, Rabu (28/5/2025) dimulai pukul 09.00 wib, sesuai surat pemberitahuan ke Kapolres Asahan tertanggal 23 Mei 2025, disampaikan koordinator aksi Ketua Supri Agus dan Sekretaris Agus Purba, SH.
Peserta demo adalah Pensiunan karyawan pelaksana Ex PTPN III se wilayah Distrik Asahan dan partisan lainnya.Disebutkan seorang panitia aksi, sebenarnya masih banyak Pensiunan lain yang ingin bergabung untuk demo, namun karena dikhawatirkan sulit mengendalikannya, sehingga pesertanya dibatasi.
“Sesuai arahan dari Polres, setiap 25 orang harus ada korlapnya, agar bisa mengantisipasi jika terlihat akan terjadi tindakan anarkis,” ucap panitia.
Menurut keterangan beberapa pensiunan karyawan disana, aksi demo ini dilakukan adalah untuk membuka mata Direktur Utama PTPN III Holding Perkebunan Nusantara Mohammad Abdul Ghani dan Dirut PTPN IV Palmco Jatmiko Krisna Santosa, bahwa jika suatu kebijakan dilakukan terkait dengan sejengkal perut, maka efeknya akan sangat besar.
Segala upaya telah dilakukan pensiunan karyawan pelaksana, baik perorangan disuarakan melalui grup WhatsApp dan Facebook, maupun lewat organisasi pensiunan, terkait dengan rencana dihentikannya pembayaran bantuan uang beras pensiunan karyawan pelaksana, yang hanya Rp. 200 ribu per-orang, seperti telah disampaikan melalui media online, pada saat acara sosialisasi dan lainnya, tapi sepertinya tak didengarkan manajemen perkebunan, penghentian bantuan uang beras tetap dilakukan.
Aksi demo adalah pilihan terakhir, kata para pensiunan, agar mereka manajemen perkebunan tidak berbuat semena-mena terhadap Purnakarya yang telah mengabdikan puluhan tahun hidupnya bekerja di perkebunan, tanpa memikirkan dampaknya.
“Jika aksi ini tidak juga didengar, kami akan lakukan lebih besar lagi,” ucap beberapa pensiunan, seraya menyebutkan langkah ini, bakal diikuti pensiunan dari beberapa wilayah seperti Tebingtinggi, Serdangbedagei, Deliserdang, Simalungun dan Labuhanbatu Raya.
Pemantauan Wartawan di beberapa perkebunan Ex PTPN III dan IV Medan beberapa hari ini, tuntutan para pensiunan karyawan pelaksana akhirnya makin meluas dan mengerucut, pada tuntutan agar Meneg BUMN Erick Thohir segera mencopot Dirut PTPN III Holding Perkebunan Nusantara Mohammad Abdul Ghani dan Dirut PTPN IV Palmco Jatmiko Krisna Santosa, karena telah berbuat semena-mena dengan nasib pensiunan.
Puluhan tahun pensiunan perkebunan menderita hidupnya tanpa pernah diperhatikan manajemen perusahaan, padahal mereka ikut berkontribusi membesarkan dunia perkebunan.
Penderitaan pensiunan perkebunan dialami setiap bulannya, saat menerima gaji atau manfaat pensiunan. Apa yang diterima, sangat jauh dari kebutuhan hidup hakiki manusia, karena gaji pensiun tak pernah naik. Acapkali disuarakan, tapi selalu lenyap diterpa angin.
Menyikapi aksi demo ini, Ketua Umum Komunitas Peduli Pensiunan Perkebunan Nusantara (KP3N) H. Zulkifli Barus menyebutkan, sudah selayaknya Direksi PTPN III Holding Perkebunan Nusantara Mohammad Abdul Ghani, turun langsung mendengarkan keluhan para pensiunan.
Karena selama ini, Dirut Holding acap pamer laba atas capaian kinerja perusahaan yang dipimpinnya. “Terakhir dimedia, Abdul Ghani pamer laba Holding pada Triwulan I 2025 meraih laba Rp. 705 Milyar, diatas RKAP dan diatas capaian tahun lalu.
Tapi kenapa perusahaan untung, nasib pensiunan jadi buntung, dengan dihapusnya uang beras,” ucap Barus penuh heran, sembari menyebutkan bahwa PTPN masih menunggak pembayaran iuran pensiun mencapai Rp. 1 Triliun, padahal itu adalah kewajiban perusahaan, karena karyawan juga punya kewajiban membayar iuran pensiun ke Dapenbun.
“Akibat tunggakan iuran pensiun dan iuran tambahan yang belum dilakukan Manajemen PTPN III Holding Perkebunan Nusantara, maka gaji pensiun para Purnakarya tidak akan pernah naik,” jelas H. Zulkifli Barus, Anggota DPRD priode 2004-2009.
Selain itu, Zulkifli Barus mengatakan, kebijakan Dirut PTPN IV Palmco Jatmiko Krisna Santosa sangat tidak populer. Seharusnya, jika ingin membuat kebijakan terkait dengan masalah perut, harus dipikirkan solusinya dan dampak resikonya, jangan semau gue.
“Wajar pensiunan demo memperjuangkan nasibnya, jika perlu ribuan orang pesertanya, sehingga cepat didengar orang Jakarta,” ucap Zulkifli Barus. (S.Hadi Purba)
