PROYEK JEMBATAN GANTUNG TANPA IDENTITAS, K3 DIABAIKAN, DIKAWAL OKNUM TNI — BAU AMIS PROYEK SILUMAN, SEMAKIN MENYENGAT.

PROYEK JEMBATAN GANTUNG TANPA IDENTITAS, K3 DIABAIKAN, DIKAWAL OKNUM TNI — BAU AMIS PROYEK SILUMAN, SEMAKIN MENYENGAT.

Batu Bara – Elangmasnews.com, Pembangunan jembatan gantung yang menghubungkan Desa Pakam Desa Mandarsah, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, bukan hanya memantik keresahan warga, tetapi juga memunculkan aroma busuk praktik proyek siluman yang terang-terangan menginjak prinsip transparansi, keselamatan kerja, dan akuntabilitas publik.

Bagaimana mungkin sebuah proyek infrastruktur publik berdiri tanpa papan informasi proyek, tanpa kejelasan sumber anggaran, nilai kontrak, nama pelaksana, serta jangka waktu pekerjaan? Ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan indikasi kuat pembangkangan terhadap hukum dan hak publik untuk tahu.

Lebih memprihatinkan, proyek berisiko tinggi seperti jembatan gantung ini dikerjakan tanpa standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Para pekerja dibiarkan bekerja tanpa helm, rompi, pengaman, maupun perlengkapan dasar lainnya.

Fakta di lapangan menunjukkan, titik – titik
pengelasan lemah dan diragukan kualitasnya. Besi penyangga lantai belum terpasang sempurna, namun lantai jembatan sudah dipasang dan difungsikan, Ini bukan kesalahan teknis biasa. Ini adalah kelalaian serius yang secara langsung mempertaruhkan keselamatan manusia.

Puncak kejanggalan terjadi saat awak media melakukan peliputan. Kehadiran seorang oknum berseragam TNI di area proyek justru menjadi penghalang kerja jurnalistik. Awak media dilarang merekam video tanpa dasar hukum yang jelas.

“Jangan divideokan ya… saya hanya mengawal progres,” ujar oknum tersebut.

Pernyataan ini justru membuka pertanyaan besar, sejak kapan TNI berwenang “mengawal progres” proyek sipil bermasalah?

Secara tegas perlu dijelaskan kepada publik, Berdasarkan UU TNI, tugas pokok Tentara Nasional Indonesia adalah:

Pertahanan negara, Operasi militer untuk perang (OMP), Operasi militer selain perang (OMSP), dengan syarat dan dasar hukum yang jelas

TNI TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN

Mengamankan proyek sipil secara rutin,
Mengawal proyek konstruksi tanpa permintaan resmi, Membatasi aktivitas jurnalistik,
Hadir di proyek bermasalah tanpa surat perintah tugas

Pengamanan proyek sipil bukan tugas TNI, melainkan ranah Kepolisian Negara Republik Indonesia, itu pun berdasarkan permintaan resmi dan kondisi tertentu.

Jika TNI dilibatkan, maka harus ada; Surat perintah resmi, Permintaan tertulis dari instansi berwenang, Dasar hukum yang dapat diuji publik
Tanpa itu, kehadiran aparat bersenjata di proyek sipil berpotensi melanggar hukum, melanggar HAM, dan mencederai demokrasi.

Warga Desa Mandarsah, Jen Topan dan Imul, dengan tegas menyuarakan kegelisahan mereka.

“ Kalau tidak ada papan informasi, wajar kalau kami menduga ini proyek siluman. Ini uang siapa, Uang negara atau uang siapa, dan kenapa proyek siluman ini mendapat pengawalan dari TNI ” cetus Jen Topan

Lebih mengejutkan, Imul yang bekerja di proyek tersebut mengungkap fakta internal,

“Dari awal tidak pernah ada K3. Saya sudah komplain soal pengelasan dan penyangga lantai yang belum lengkap, tapi tetap dipasang. Ini sangat berbahaya.” geram imul

Kesaksian ini bukan opini, melainkan alarm keras yang seharusnya segera direspons oleh dinas teknis dan aparat penegak hukum.

NEGARA HADIR ATAU DIAM

Proyek publik bukan wilayah gelap. Ia wajib transparan dan dapat diawasi publik dan media,
Jika proyek tanpa identitas dibiarkan berjalan,
jika K3 diabaikan tanpa sanksi, jika oknum aparat justru menjadi tameng proyek bermasalah, maka
yang runtuh bukan hanya jembatan, kepercayaan publik terhadap negara pun ikut ambruk.

Warga kini menunggu langkah tegas. Audit menyeluruh oleh dinas terkait, Penyelidikan oleh aparat penegak hukum, khususnya Tipikor
Klarifikasi resmi atas keterlibatan oknum TNI

Jika negara terus diam, maka bau busuk proyek siluman ini akan menjadi bukti nyata bahwa hukum bisa dikalahkan oleh kekuasaan dan seragam.

(Tim/Red)