Oknum Anggota DPRD OKU Bertindak Anarkis, Media Sesalkan Sikap Tidak Etis

Ogan Komering Ulu, Elangmasnews.com,1 September 2025 – Aksi unjuk rasa damai yang digelar masyarakat di Gedung DPRD Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, berujung pada insiden memalukan. Seorang oknum anggota dewan berinisial AF kedapatan bertindak anarkis terhadap salah satu peserta aksi, hingga peristiwa itu viral di media sosial.

Kejadian bermula ketika massa menyampaikan aspirasi mereka di depan gedung DPRD OKU. Saat situasi masih terkendali, AF justru melakukan tindakan tidak pantas dengan menjambak rambut salah satu pendemo yang tengah diamankan aparat kepolisian. Aksi itu sontak memicu keributan di lokasi.

Sebagai wakil rakyat, AF dinilai telah melanggar etika dan mencoreng citra lembaga legislatif. Bukannya memberi perlindungan dan mendengarkan suara rakyat, tindakan represif yang ditunjukkan justru mengundang kecaman. “Kami dari insan pers sangat menyesalkan perbuatan saudara AF yang jelas tidak berakhlak dan tidak beradab,” tegas salah seorang jurnalis yang hadir.

Insan pers juga menilai tindakan tersebut tidak mencerminkan sikap seorang pejabat publik yang seharusnya mengayomi dan menghargai aspirasi masyarakat. Tindakan kekerasan, apalagi terhadap massa aksi yang sedang menyampaikan pendapat secara damai, dianggap tidak bisa ditoleransi.

Selain insiden dengan massa aksi, ketegangan juga terjadi antara pihak media dan pihak AMDAL DPRD OKU. Dua wartawan, Ahmad Saripudin dan Hermanto, melaporkan mendapat perlakuan kurang baik saat melakukan peliputan. Mereka mengaku dilarang oleh pihak AMDAL untuk mendokumentasikan kegiatan di dalam gedung DPRD.

Larangan tersebut menuai keberatan dari kalangan pers. Menurut mereka, tindakan itu telah menghalangi tugas jurnalis dalam menjalankan fungsi kontrol sosial serta bertentangan dengan prinsip kebebasan pers yang dilindungi undang-undang. Hingga kini, belum ada penyelesaian resmi atas insiden tersebut.

Kejadian ini menambah catatan buruk terhadap citra DPRD OKU di mata publik. Tidak hanya sikap anarkis seorang oknum anggota dewan, tetapi juga perlakuan yang dianggap menghalangi kerja pers. Masyarakat dan jurnalis berharap agar semua pihak bertanggung jawab atas perbuatannya.

Para awak media mendesak aparat penegak hukum dan pihak DPRD OKU untuk segera mengambil langkah tegas. Tindakan klarifikasi, evaluasi, dan sanksi dinilai penting agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Transparansi serta penghormatan terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan pers menjadi tuntutan utama dari peristiwa ini.

Penulis: ( M.TOHIR )/ TIM.