AMANAH RAKYAT DIKHIANATI: Anggota DPR Kabur Saat Rakyat Datang, Pakar Hukum: “Mereka Lupa Daratan!”

Spread the love

Jakarta,Elangmasnews.com – 29 Agustus 2025) – Sehari setelah aksi unjuk rasa besar-buruh, mahasiswa, dan masyarakat–membuat Gedung DPR RI gempar, suara kritik pedas dilayangkan oleh seorang pakar hukum internasional dan ekonomi. Prof Dr. KH. Sutan Nasomal, SH., MH., Dewan Pakar DPP LSM ELANG MAS, secara tegas menyatakan kekecewaannya yang mendalam terhadap perilaku para anggota dewan yang dianggap menghilang dan tidak mau menemui konstituennya.

Dalam pernyataannya yang diterima media via telepon seluler dari kantornya di Jakarta, Prof. Sutan Nasomal menggambarkan situasi yang memilukan. “Saat Rakyat Geruduk Gedung DPR RI, Wakil Rakyat Menghilang – Kabur!!!,” ujarnya dengan nada tinggi. Ia mempertanyakan, “Jakarta Kemana nih kalian wahai para Anggota Dewan pada saat Rakyat mengadukan nasib?”

Kritik ini bukan tanpa alasan. Prof. Sutan menegaskan bahwa para anggota dewan telah dilupakan tugas utamanya. Mereka diangkat oleh masyarakat dari masing-masing daerah pemilihan dengan gaji yang besar, yang bahkan baru saja dinaikkan. Namun, pada saat yang dibutuhkan, mereka justru “ngilang kabur ditelan bumi”.

Kilas balik peristiwa berawal dari euforia peringatan 80 tahun Indonesia Merdeka. Masyarakat memiliki harapan besar kepada para wakilnya di gedung DPR RI untuk membantu mengarahkan pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan tugas untuk kesejahteraan dan keadilan rakyat.

Harapan itu diwujudkan melalui pesta demokrasi Pemilu, yang menciptakan pemerintah dari masa ke masa, dari 1945 hingga 2025. Untuk menjalankan tugasnya, DPR RI membentuk berbagai komisi dengan bidang tugas yang spesifik, mulai dari pertahanan, ekonomi, keuangan, hingga agama dan HAM.

Namun, menurut Prof. Sutan Nasomal, pekerjaan besar di gedung DPR RI itu harus dipertanggungjawabkan dan harus memudahkan masyarakat menyampaikan aspirasi atau protesnya. Kenyataan pada 28 Agustus 2025 justru berbanding terbalik.

Aksi demo buruh tidak dijumpai oleh para wakilnya. Demo mahasiswa dan masyarakat juga tidak ditemui. Bahkan di daerah, para wakil rakyat juga enggan bertemu. Alih-alih didengar, mahasiswa dan masyarakat justru disuguhi gas air mata, ancaman penangkapan, dan penganiayaan oleh aparat keamanan.

Perilaku menghilang dan bersembunyinya DPR RI dan DPRD ini menjadi catatan luar biasa bagi mahasiswa dan masyarakat. Ini merupakan puncak dari kekecewaan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai gaduh dan tidak memihak rakyat, sementara DPR diam seribu bahasa.

Masyarakat, menurut Prof. Sutan, telah mencatat semua keluhan mereka bulan demi bulan. Dimulai dari Januari 2025 dengan kenaikan PPN 12% di saat daya beli lemah, hingga kebijakan pagar laut yang merugikan masyarakat nelayan. DPR RI dan DPRD dinilai tutup mata.

Pada Februari 2025, pencabutan ijin gas melon menyulitkan masyarakat, dan skandal bensin oplosan yang merugikan negara triliunan rupiah tidak ditindaklanjuti secara hukum oleh DPR. Masalah terus berlanjut ke bulan Maret dengan penundaan pengangkatan CPNS yang memicu keresahan.

Bulan Juni diwarnai dengan kerusakan ekosistem akibat pertambangan di Raja Ampat dan polemik pemindahan empat pulau di Aceh ke Sumut yang berpotensi memecah belah. DPR kembali tutup mulut. Kebijakan pengambilalihan tanah yang tidak diolah dalam dua tahun dinilai sebagai kesewenang-wenangan yang melupakan sejarah perjuangan rakyat.

Puncaknya pada Agustus 2025, kebijakan PPATK memblokir 122 juta rekening dan kenaikan pajak PBB secara gila-gilaan (200%-1200%) memicu kemarahan luas. Ironisnya, di atas semua kesulitan itu, anggota DPR RI dan DPRD justru menikmati kenaikan gaji yang luar biasa. Atas dasar itulah, Prof. Sutan Nasomal menegaskan, “Apa Salah Rakyat dan Mahasiswa melakukan Demo ke DPR RI dan DPRD di seluruh Indonesia.”