Kadis Kominfo Sumut Dituding Pecah Belah Media, Silaturahmi Gubernur Bobby Nasution Berujung Polemik

Kadis Kominfo Sumut Dituding Pecah Belah Media, Silaturahmi Gubernur Bobby Nasution Berujung Polemik
Spread the love

Elangmasnews.com,Medan, Sumatera Utara – Acara silaturahmi Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dengan insan pers pada Senin (25/8/2025) di Aula Tengku Rizal Nurdin, justru berubah menjadi polemik besar. Alih-alih menjadi ajang merangkul seluruh media, pertemuan tersebut dinilai diskriminatif dan memicu kemarahan jurnalis.

Hanya 104 pimpinan redaksi serta beberapa ketua organisasi pers yang mendapat undangan resmi. Sementara ratusan media lain di Sumut tidak dilibatkan. Kondisi ini menimbulkan kecurigaan adanya upaya sistematis untuk memecah belah komunitas media yang selama ini relatif kondusif di lingkungan Pemprov Sumut.

Sejumlah wartawan senior menduga niat baik Gubernur Bobby Nasution telah ditunggangi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Sumut, Erwin Harahap. “Kami khawatir ini manuver untuk menciptakan kubu-kubuan media,” ujar seorang pimpinan redaksi, Selasa (26/8/2025), di salah satu kafe di Medan.

Argumen pembatasan undangan karena jumlah kursi hanya tersedia 104 di aula, dinilai mengada-ada. “Alasan itu tidak masuk akal. Jika memang ingin silaturahmi, Gubernur bisa menambah kursi atau memilih tempat lebih besar. Ini jelas taktik diskriminatif,” tegas seorang pimpinan media daring yang enggan disebut namanya.

Kemarahan insan pers tidak hanya terkait pembatasan undangan. Banyak jurnalis menilai tindakan tersebut merupakan pelecehan terhadap profesionalisme pers. Kekecewaan mendalam ini bahkan menyulut solidaritas untuk membuka kembali catatan-catatan proyek mangkrak dan kontroversial yang pernah dikerjakan Bobby Nasution saat menjabat Wali Kota Medan.

Sejumlah proyek yang disorot antara lain “lampu pocong”, “jalan marmer”, revitalisasi Lapangan Merdeka, pembangunan kebun bunga, Islamic Center, hingga lapangan Stadion Teladan. Para wartawan berkomitmen mengangkat kembali isu-isu tersebut sebagai bentuk pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan.

Desakan insan pers Sumut kini meluas hingga ke tingkat nasional. Mereka meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan memeriksa Gubernur

Penulis: ( M.TOHIR ) TEAM.

 


Spread the love

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *