Kadis Kominfo Sumut Dicurigai Pecah Belah Media, Silaturahmi Gubernur Bobby Berujung Polemik

Medan, Sumatera Utara, Elangmasnews.com –Acara silaturahmi Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dengan insan pers pada Senin (25/8/2025) di Aula Tengku Rizal Nurdin, justru menimbulkan polemik dan kemarahan. Agenda yang seharusnya menjadi wadah mempererat hubungan antara pemerintah dan media berubah menjadi kontroversi.

Undangan yang hanya ditujukan kepada 104 pimpinan redaksi serta beberapa ketua organisasi pers memunculkan dugaan adanya diskriminasi. Banyak media yang tidak mendapat undangan merasa tersingkir, sehingga menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan jurnalis Sumatera Utara.

Sejumlah wartawan senior menduga niat baik Gubernur Bobby Nasution untuk merangkul media telah disalahgunakan. Mereka menuding Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Sumut, Erwin Harahap, sebagai pihak yang diduga sengaja membatasi undangan untuk memecah belah komunitas pers.

Alasan yang disampaikan seorang anggota Satpol PP bahwa kursi yang tersedia hanya berjumlah 104 dinilai tidak masuk akal. Para jurnalis berpendapat, apabila silaturahmi benar-benar ingin melibatkan seluruh media, Gubernur dapat memilih tempat yang lebih luas atau menambah fasilitas kursi. Argumentasi tersebut dianggap sekadar dalih untuk menutupi praktik diskriminatif.

Kemarahan media tidak hanya terkait pembatasan undangan. Kekecewaan ini memicu sikap perlawanan, di mana insan pers bersepakat untuk mengawal dan kembali menyoroti sejumlah proyek kontroversial yang pernah dijalankan Bobby Nasution saat menjabat sebagai Wali Kota Medan.

Beberapa proyek yang kembali menjadi sorotan meliputi pembangunan lampu hias yang dikenal dengan sebutan “lampu pocong”, proyek jalan berlapis marmer, revitalisasi Lapangan Merdeka, pembangunan Islamic Center, kebun bunga, hingga renovasi Stadion Teladan. Para jurnalis menilai proyek-proyek tersebut belum sepenuhnya transparan dan harus kembali dipertanyakan.

Solidaritas yang terbentuk di kalangan insan pers kini berujung pada desakan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka meminta lembaga antirasuah tersebut segera melakukan investigasi terhadap Bobby Nasution terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan indikasi praktik korupsi selama masa jabatannya sebagai Wali Kota Medan.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa acara silaturahmi yang digagas pemerintah provinsi justru menjadi bumerang. Alih-alih memperkuat komunikasi, dugaan adanya manuver Kadis Kominfo membuat insan pers semakin solid untuk menuntut transparansi serta mengawal akuntabilitas pemerintah di Sumatera Utara.

(Tim/Red).