Kades Wanajaya Semprot Manajemen THK: “Ini Aksi Solidaritas, Bukan Orderan Bisnis!”

KARAWANG | ELANGMASNEWS.COM – Suasana audiensi di kantor PT Pertiwi Lestari (PL), Senin (6/4/2026), memanas dan berubah menjadi perdebatan terbuka yang sarat emosi.

Agenda yang awalnya membahas sengketa aset melebar menjadi persoalan harga diri aparatur desa. Hal ini terjadi setelah pihak manajemen PT Trans Heksa (THK) diduga mencoba menggiring aksi massa ke dalam narasi konflik bisnis internal perusahaan.

Ketegangan dipicu oleh pernyataan perwakilan THK, Sugiarto, yang mengaitkan kehadiran ribuan perangkat desa dengan konflik antara THK dan PT KNIC terkait sengketa infrastruktur jalan.

Sugiarto menjelaskan bahwa THK merupakan konsorsium enam pengembang dengan sistem keputusan kolektif, sehingga tidak dapat mengambil keputusan secara instan dalam forum tersebut.

Pernyataan itu langsung memantik reaksi keras dari Kepala Desa Wanajaya, Emin Syaepudin.
Dengan nada tegas, Emin menegaskan bahwa aksi yang melibatkan ribuan perangkat desa se-Jawa Barat merupakan bentuk solidaritas, bukan aksi pesanan atau kepentingan bisnis pihak tertentu.

“Tolong sampaikan, kami ini Pemerintahan Desa! Saya Kepala Desa dan semua ini perangkat desa,” tegas Emin.

Ia juga membantah keras tudingan bahwa aksi tersebut didanai pihak lain.
“Jangan sampai ada pemberitaan bahwa kami ini ‘dibon’ oleh KNIC. Tidak ada, Pak! Sedikit pun tidak ada,” ujarnya.

Menurut Emin, aksi tersebut murni dilandasi rasa kemanusiaan atas dugaan kekerasan fisik yang menimpa salah satu perangkat desa.

Senada dengan itu, Ketua APDESI Jawa Barat, Sukarya WK, turut melontarkan kritik tajam kepada manajemen THK.
Ia mengaku sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pembangunan jalan sejak tahun 2010 dan mengungkap adanya aliran dana rutin kepada THK.

“Saya ini pelaku sejarah pembangunan jalan itu. Saya bayar Rp300 juta tiap bulan,” ungkap Sukarya.
Ia pun mempertanyakan tuntutan nilai fantastis yang diajukan pihak perusahaan.

“Sekarang minta Rp60 miliar dengan alasan perbaikan jalan? Itu bukan memperbaiki, tapi mengganti jalan,” tegasnya.
Aksi solidaritas tersebut merupakan buntut dari dugaan tindakan kekerasan oleh oknum keamanan perusahaan terhadap putri Sukarya WK, yang juga perangkat Desa Wanasari, sekitar sepekan lalu.

Insiden pemukulan yang terjadi di hadapan ayahnya itu memicu kemarahan kolektif ribuan desa di Jawa Barat.

Selain itu, APDESI juga menyoroti dugaan aktivitas ilegal berupa galian kabel optik sepanjang 1,2 kilometer di atas tanah kas desa tanpa izin resmi sejak tahun 2019.

Sukarya menilai pihak manajemen lebih responsif terhadap urusan bisnis dibandingkan aspirasi pemerintah desa yang telah berulang kali disampaikan.
Menghadapi tekanan tersebut, perwakilan manajemen PT Pertiwi Lestari, Dwi, akhirnya menyampaikan permohonan maaf.

Pihak perusahaan juga berjanji tidak akan menghalangi proses hukum terhadap oknum yang terlibat dalam dugaan penganiayaan.

Sebagai hasil audiensi, disepakati tiga poin utama:
Pengusutan tuntas kasus dugaan pemukulan terhadap perangkat desa
Penertiban administrasi seluruh provider kabel optik di atas tanah desa
Membangun sinergi dan harmonisasi antara pengembang dan pemerintah desa

Ketua DPC LSM ELANG MAS Karawang, Fahmi Abdul Qodir, turut angkat bicara menanggapi situasi tersebut. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan tidak ada praktik ketidakadilan terhadap masyarakat desa.
“Kami dari LSM ELANG MAS Karawang akan berdiri di garda terdepan mengawal kasus ini. Jangan sampai ada upaya pembelokan isu dari persoalan utama, yaitu dugaan kekerasan terhadap perangkat desa dan pelanggaran atas hak-hak desa,” tegas Fahmi.

Ia juga mengingatkan agar pihak perusahaan tidak meremehkan kekuatan solidaritas aparatur desa.

“Ini bukan sekadar aksi biasa, ini adalah bentuk perlawanan moral. Jika keadilan tidak ditegakkan, maka gelombang aksi bisa jauh lebih besar. Kami minta perusahaan patuh terhadap hukum dan menghormati pemerintah desa,” tambahnya.
(RED)