Dinilai Gagal Tegakkan Disiplin, Desakan Copot Kapolres Batu Bara Mencuat

Batu Bara,ELANGMASNEWS.COM,– Wajah kepolisian di Kabupaten Batu Bara kembali tercoreng. Dugaan praktik pungutan liar (pungli) di tubuh Polres Batu Bara menyeret nama seorang penyidik Unit PPA berinisial FS. Ia dituding meminta uang dalam jumlah fantastis kepada pihak korban dengan dalih “biaya cabut perkara”.

Ironisnya, praktik kotor ini disebut-sebut tidak berdiri sendiri. Nama AM, yang diketahui menjabat Plt Kanit PPA sekaligus Kanit Resum Polres Batu Bara, turut terseret. Alih-alih meluruskan persoalan, AM justru melontarkan pernyataan yang seakan melegitimasi dugaan pungli tersebut.

“Langsung aja ke jaksa bang, samanya itu, biar aja nanti jaksa yang bagi ke kami, jangan nanti dipikir mereka lebih banyak sama kami bang,” ujar AM dalam rekaman keterangan yang kini beredar.

Bahkan, AM mengaku pernah mendengar korban dimintai uang hingga Rp25 juta dalam kasus lain di wilayah Polsek Indrapura. Fakta ini memperkuat dugaan adanya pola sistematis, bukan sekadar ulah oknum tunggal.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Batu Bara, AKP TriBoy Siahaan, ketika dikonfirmasi lewat pesan singkat memilih bungkam. Diamnya pihak Reskrim justru mempertebal dugaan adanya upaya menutup-nutupi persoalan. Bahkan saat ditanya mengenai nomor perkara, AM menolak memberikan data, sedangkan pihak SPKT terlihat tidak berani membuka informasi.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar: ke mana peran Kapolres Batu Bara, AKBP Dolly Nelson Nainggolan? Sebagai pimpinan, Dolly dinilai gagal menegakkan disiplin dan melakukan pengawasan internal. Pembiaran terhadap praktik semacam ini dianggap sebagai bentuk kelalaian fatal yang meruntuhkan marwah kepolisian.

Kasus dugaan “jual beli perkara” dengan dalih administrasi pencabutan laporan bukan sekadar pelanggaran etik. Lebih dari itu, tindakan tersebut merupakan perbuatan tercela yang menggadaikan hukum demi keuntungan pribadi. Dampaknya bukan hanya merugikan korban, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Gelombang desakan kini mencuat. Kapolda Sumut, Irjen Pol Whisnu, diminta segera turun tangan. Publik menilai pencopotan jabatan Kapolres Dolly Nelson Nainggolan adalah langkah paling tepat untuk memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memberi sinyal keras bahwa institusi kepolisian tidak bisa dipermainkan.

Masyarakat kini menunggu keberanian Kapolda Sumut: apakah akan menindak tegas, atau justru membiarkan praktik busuk ini berlanjut. Satu hal yang pasti, membiarkan pembusukan dari dalam hanya akan mempercepat runtuhnya wibawa kepolisian di mata publik.

(TIM/RD)