Taluditi Darurat PETI, HMI Pohuwato Desak Penegakan Hukum Tegas

Elangmasnews.com, Kabupaten Pohuwato–Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pohuwato, melalui Komisariat Hukum Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Kepemudaan (PTKP), mengangkat isu maraknya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Taluditi yang dinilai semakin mengkhawatirkan.

Organisasi tersebut menilai kondisi ini tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik sosial serta kerugian negara.

HMI Pohuwato mendesak pihak terkait untuk segera mengambil langkah konkret dan terukur guna menertibkan aktivitas ilegal tersebut.

Mereka juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan konsisten tanpa adanya pembiaran.

Selain itu, HMI meminta pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum untuk bersinergi dalam mencari solusi jangka panjang, termasuk pemberdayaan masyarakat agar tidak bergantung pada aktivitas PETI.

Pernyataan ini menyusul kekhawatiran yang sebelumnya disampaikan oleh pihak Pemerintah Kecamatan setempat mengenai dampak ekologis yang kian mengkhawatirkan.

Hal itu disampaikan Kabid PTKP HMI Komisariat Hukum, Fikri Papempang, Kamis (26/3/2026) kepada wartawan media ini. HMI menilai bahwa aktivitas pertambangan ilegal di Taluditi telah mencapai titik kritis.

Pihak mahasiswa menyoroti risiko nyata berupa kerusakan hutan, pencemaran sumber air, serta potensi bencana alam seperti tanah longsor dan banjir yang mengancam keselamatan warga sekitar.

“Aktivitas PETI yang terus dibiarkan berlangsung tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menjadi ancaman serius terhadap keberlangsungan lingkungan hidup,” tegasnya.

Sebagai bentuk pengawalan terhadap isu lingkungan di Kabupaten Pohuwato, HMI menyampaikan lima poin tuntutan strategis kepada pihak-pihak terkait :

1. Mendukung keberanian Camat Taluditi dalam menyuarakan kondisi darurat ekologis di wilayahnya.
2. Mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan tindakan tegas tanpa pandang bulu terhadap pelaku pertambangan ilegal.
3. Meminta Pemkab Pohuwato melakukan langkah strategis, mulai dari pengawasan ketat hingga penyusunan kebijakan alternatif yang pro-lingkungan dan kesejahteraan rakyat.
4. Menolak keras keterlibatan oknum tertentu yang diduga menjadi pelindung aktivitas PETI dan menuntut pengusutan secara transparan.
5. Mengajak elemen masyarakat sipil dan pemuda untuk bersama-sama mengawal isu penyelamatan lingkungan di Taluditi.

Komitmen Pengawalan Berkelanjutan
HMI menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar isu lingkungan biasa, melainkan menyangkut hak masa depan generasi mendatang.

Mereka berkomitmen untuk tetap berada di garis depan dalam mengawal proses penegakan hukum dan keadilan ekologis di Pohuwato.

Hingga kini, publik masih menanti keseriusan langkah penanganan agar persoalan ini tidak terus berlarut dan semakin merugikan berbagai pihak.