Elangmasnews.com, Boalemo — Aktivis mahasiswa sekaligus kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Sahril Anwar Tialo, kembali menyuarakan sikap tegas terhadap dugaan praktik korupsi di daerah. Ia mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas dugaan keterlibatan Wakil Bupati Boalemo dalam dua kasus korupsi yang berbeda.
Adapun dua kasus yang menjadi sorotan yakni dugaan korupsi pada kegiatan perjalanan dinas DPRD Boalemo Tahun Anggaran 2020–2022, serta dugaan korupsi anggaran belanja rumah tangga pimpinan DPRD Boalemo Tahun Anggaran 2024.Kedua kasus ini dinilai memiliki dampak serius terhadap keuangan daerah dan mencederai kepercayaan masyarakat.
Sahril menegaskan bahwa dugaan keterlibatan seorang pejabat publik dalam lebih dari satu kasus korupsi bukanlah persoalan sepele, melainkan indikasi adanya persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan daerah. Oleh karena itu, ia meminta agar proses hukum berjalan secara terbuka, profesional, dan tidak diskriminatif.
“Jika benar ada keterlibatan dalam dua kasus sekaligus, maka ini menjadi alarm keras bagi kita semua. Jangan sampai praktik-praktik seperti ini terus berulang dan dianggap sebagai hal biasa,” ujar Sahril.
Ia juga mengingatkan bahwa hukum tidak boleh tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Menurutnya, prinsip keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu, siapapun yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Jangan sampai hukum hanya berani menyasar masyarakat kecil, tetapi melemah ketika berhadapan dengan pejabat. Ini yang tidak boleh terjadi. Hukum harus berdiri tegak dan adil bagi semua,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sahril menekankan pentingnya transparansi dalam penanganan kedua kasus tersebut. Ia meminta aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan, untuk secara terbuka menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada publik guna menghindari spekulasi liar dan menjaga kepercayaan masyarakat.
Menurutnya, keterbukaan informasi bukan hanya bentuk akuntabilitas, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dan pemerintah daerah.
Selain itu, Sahril juga mendorong adanya langkah cepat dan konkret, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, hingga penetapan tersangka apabila telah ditemukan bukti yang cukup. Ia menilai, lambannya penanganan kasus justru akan menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Jangan ada kesan pembiaran atau tarik ulur. Jika ada bukti, segera proses. Jika ada yang bertanggung jawab, segera tetapkan. Ini penting untuk menjaga marwah hukum,” lanjutnya.
Sebagai organisasi perjuangan yang berpihak pada kepentingan rakyat, GMNI Boalemo, kata Sahril, akan terus mengawal dan mengawasi perkembangan kedua kasus tersebut. Ia menegaskan bahwa GMNI tidak akan tinggal diam terhadap segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan masyarakat.
“Kami akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan bersih, transparan, dan berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.
Penulis: Kabiro Boalemo ( Kevin.S ).












