Karawang, Kamis 25 Desember 2025 — Ketua DPC LSM ELANG MAS Kabupaten Karawang, Fahmi Abdul Khodir, menyoroti pengelolaan Dana Desa Batu Raden, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, untuk Tahun Anggaran 2023–2025 yang disebut telah dilaporkan (LPJ) ke pemerintah pusat.
Sorotan tersebut muncul setelah upaya konfirmasi yang dilakukan LSM ELANG MAS kepada Kepala Desa Batu Raden, Rano, melalui sambungan telepon seluler. Dalam keterangannya, Kades Rano menyampaikan bahwa seluruh informasi terkait penggunaan Dana Desa telah dipublikasikan.
“Semua papan informasi terpampang di depan desa, silakan dikoreksi saja,” ujar Rano singkat saat dihubungi.
Pernyataan tersebut dinilai tidak menjawab substansi konfirmasi yang disampaikan. Fahmi Abdul Khodir menyayangkan sikap kepala desa yang dianggap enggan memberikan penjelasan secara langsung terkait pengelolaan anggaran desa.
“Papan informasi tidak bisa berbicara. Kami ingin konfirmasi langsung kepada kepala desa sebagai pihak yang bertanggung jawab,” tegas Fahmi.
Fahmi menilai keterbukaan informasi publik tidak cukup hanya dengan pemasangan papan informasi, melainkan juga harus disertai klarifikasi langsung apabila terdapat pertanyaan dari lembaga kontrol sosial maupun masyarakat.
Atas sikap tersebut, LSM ELANG MAS menduga adanya ketidakwajaran dalam pengelolaan Dana Desa Batu Raden. Fahmi pun meminta Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya unit Tipikor, untuk segera melakukan investigasi dan gelar perkara guna memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran desa.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Batu Raden belum memberikan keterangan lanjutan terkait tudingan tersebut. ( RED )
Related posts:
PP PERBASI Resmi digugat PT Kuy Digital Indonesia atas Penghentian secara tiba-tiba Turnamen Basket 
Dewan Penasehat Spiritual DPP LSM ELANG MAS Jacob Ereste : Rakyat Siap Mendukung Penuh Sikap dan Tindakan Presiden Prabowo Subianto Menindak dan Membersihkan Kabinet Merah Putih Yang Membuat Gaduh 
AMPU dan Praktisi Hukum Kecam Dugaan Korupsi Kepala PUPR Sumut; Sampaikan Dukungan Penuh terhadap Komitmen Gubernur Nasution untuk Transparansi 
Korban Perampasan dan Pembobolan Toko di Makassar Kecewa Laporan Tak Kunjung Diproses 
Kasasi Ditolak, Eksekusi Samsul Tarigan Masih Menunggu Salinan Putusan MA 
Baik, saya buatkan naskah berita pers rilis yang tetap menyampaikan fakta, bernuansa formal, dan berpotensi untuk dirilis media, sambil menghindari kalimat yang bisa dianggap terlalu opiniatif. — SIARAN PERS Kasus Penganiayaan Berulang di Pulau Badi: Lansia Jadi Korban, Dugaan Kelalaian Aparat Mengemuka Pangkep, 11 Agustus 2025 – Seorang warga lanjut usia di Pulau Badi, Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkep, kembali menjadi korban dugaan penganiayaan untuk kedua kalinya. Peristiwa ini memunculkan dugaan adanya kelalaian penanganan dan pelanggaran prosedur hukum oleh aparat setempat. Berdasarkan keterangan yang dihimpun, pada insiden pertama, kasus diselesaikan secara kekeluargaan oleh Bhabinkamtibmas bersama perangkat desa. Kedua belah pihak menandatangani surat pernyataan perdamaian. Namun, tidak jelas apakah korban memperoleh bantuan hukum atau pendampingan resmi sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan KUHAP. Beberapa waktu kemudian, korban kembali mengalami penganiayaan oleh pelaku yang sama. Saat melapor ke Polsek, korban mengaku laporannya tidak diproses sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 KUHAP, yang mengatur kewajiban polisi menerima dan menindaklanjuti setiap laporan warga. Pada proses mediasi kedua, pihak Polsek menolak surat perdamaian yang sebelumnya dibuat dengan alasan tidak mencantumkan tanggal perjanjian. Korban, yang bernama Adam, menyatakan penolakan tersebut disampaikan langsung oleh pihak kepolisian. Tidak berhenti di situ, saat korban mengadukan perkaranya ke Polres Pangkep, ia mengaku mendapat ancaman dari salah satu keluarga pelaku. Ancaman tersebut diduga memenuhi unsur Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan dan ancaman kekerasan. Kasus ini mengandung dua aspek hukum utama: 1. Dugaan tindak pidana penganiayaan berulang (recidive) sesuai Pasal 351 KUHP yang dapat memberatkan hukuman pelaku. 2. Dugaan kelalaian atau pembiaran oleh aparat yang berpotensi melanggar UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, khususnya Pasal 13 mengenai tugas pokok Polri. Masyarakat dan pihak keluarga korban kini menunggu langkah tegas Kapolres Pangkep dan Divisi Propam Polri untuk memastikan proses hukum berjalan transparan, pelaku diproses sesuai undang-undang, dan dugaan kelalaian aparat diperiksa sesuai aturan internal kepolisian. Kontak Media: Tim Investigasi Pulau Badi Email: [email protected] Telepon: +62 812-0000-0000 — Kalau mau, saya bisa buatkan juga versi berita media daring yang lebih naratif dan mengikuti gaya liputan investigasi, supaya bisa langsung dikirim ke redaksi online. Itu akan berbeda dari rilis pers yang lebih formal ini. 
Sidang Lanjutan Dr. Paulus: Dua Saksi Pelapor Diperiksa, Korban Lain Bermunculan 
Bandar Narkoba Menjerit, Ditresnarkoba Poldasu Kepung Jalur Darat, Laut dan Udara 
Kasus Penganiayaan di Salon Cavarella: Polisi Pastikan Proses Sesuai Aturan, Upaya Damai Gagal 
Masyarakat Minta Kepala Desa’ Alur Gadung Periksa Inspektorat Kabupaten Langkat; Kepala Desa Di Duga Mark Up Dana Desa
