Diduga Lalai, Oknum Pegawai Bank Mandiri Diprotes Warga Terkait Bantuan BPNT

Muaro Bungo – Seorang pegawai Bank Mandiri yang bertugas di wilayah Muaro Bungo–Padang diduga bersikap tidak bertanggung jawab dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat kecil.

Oknum pegawai tersebut diketahui bernama Apri.

Kasus ini mencuat setelah bantuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atas nama Juniarti seorang warga lanjut usia, tidak kunjung tersalurkan. Padahal, Juniarti merupakan penerima manfaat yang terdaftar melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Menurut keterangan keluarga, keterlambatan tersebut diduga akibat kelalaian pihak bank dalam melaporkan data penyaluran bantuan ke pusat Akibatnya, saat dilakukan pengecekan, bantuan dinyatakan gagal cair ( EXLUDE KKS TIDAK TERTRIBUSI) padahal IBU JUNIARTI sudah mendapatakan KKS BARU.

“Ibu Juniarti saat itu sedang sakit dan terbaring di rumah sakit. Beliau sangat berharap bantuan tersebut bisa diterima untuk kebutuhan hidup,” ujar salah satu anggota keluarga.

“Ibu tidak tahu-menahu soal uang itu dan berharap bantuan tersebut bisa dikembalikan sebagaimana mestinya,” lanjutnya.

Warga dan pihak yang mendampingi penerima manfaat meminta agar pihak berwenang segera turun tangan untuk memeriksa kinerja oknum pegawai Bank Mandiri tersebut dan memastikan hak masyarakat kecil terpenuhi.

Selain itu, masyarakat juga meminta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk lebih mengawal data penerima bantuan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

 Warga menegaskan bahwa para pendamping digaji untuk melayani rakyat, bukan sebaliknya.

Ketua DPC LSM Elang Mas Kabupaten Karawang turut menyatakan siap mengawal kasus ini.

“Kami akan selalu berada di barisan masyarakat kecil. Jika ditemukan pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang, kami siap membantu hingga tuntas,” tegasnya.

Warga Dusun Kapuh Tarusa juga mengaku memiliki sejumlah bukti berupa pesan singkat dan rekaman terkait dugaan kelalaian tersebut.

Mereka berharap pejabat tertinggi di daerah, khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan, segera menurunkan jajarannya untuk melakukan pemeriksaan.

Selain kasus Jurniati, warga menyebut masih banyak masyarakat lain yang belum menerima bantuan PKH maupun SEMBAKO , bahkan masih tinggal di rumah tidak layak huni.

Masyarakat berharap pemerintah dan instansi terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran dan tidak merugikan rakyat kecil. ( RED)