Lombok Barat,—Elangmasnews.com) Permasalahan investasi di Kabupaten Lombok Barat dinilai semakin mendesak untuk mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten. Hal tersebut disampaikan Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH., MH., Dewan Pakar DPP LSM ELANG MAS yang juga pakar hukum internasional dan ekonom, saat menjawab pertanyaan para pemimpin redaksi media cetak dan online nasional maupun internasional melalui sambungan telepon dari Markas Pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia di Cijantung, Jakarta, Minggu (1/3/2026).
Menurut Prof. Sutan, telah terjadi anomali keuangan dalam struktur laba PT Air Minum Giri Menang (AMGM). Meskipun perusahaan tersebut terus mendapatkan suntikan modal besar dari Pemerintah Daerah Lombok Barat, imbal hasil atau dividen yang diterima daerah justru terlihat stagnan, tidak proporsional, dan dinilai tidak mencerminkan logika investasi yang sehat.
Diketahui, akumulasi modal Pemda Lombok Barat pada PT AMGM sejak 2010 hingga 2024 mencapai Rp191 miliar. Pada tahun 2024 saja, terdapat tambahan penyertaan modal sebesar Rp53 miliar, sehingga total meningkat dari Rp138 miliar menjadi Rp191 miliar. Selain itu, pada tahun 2022, PT AMGM juga memperoleh pinjaman perbankan dari PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar Rp118,8 miliar berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 37 tanggal 23 Desember 2022. Dengan struktur tersebut, kepemilikan saham Pemda Lombok Barat kini mencapai 62,42 persen sebagai pemegang saham pengendali.
Prof. Sutan menyebut fenomena ini sebagai “capital trap” atau jebakan modal, yakni kondisi ketika uang rakyat terus disuntikkan ke perusahaan, namun tidak menghasilkan nilai tambah signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Bayangkan, dengan kepemilikan mayoritas 62,42 persen dan total dana tertanam Rp191 miliar, dividen yang diterima pada 2025 hanya diproyeksikan naik Rp1 miliar, dari Rp10 miliar menjadi Rp11 miliar. Artinya, tambahan modal Rp53 miliar pada 2024 hanya menghasilkan pertumbuhan sekitar 1,8 persen. Ini kegagalan manajemen investasi yang sangat terbuka,” tegasnya.
Ia membandingkan, apabila dana Rp191 miliar tersebut ditempatkan dalam deposito bank dengan bunga moderat 5 persen, maka daerah berpotensi memperoleh pendapatan pasif sekitar Rp9,5 miliar per tahun tanpa risiko operasional.
“Jika perusahaan dengan aset besar, monopoli pasar air minum, dan total modal Rp191 miliar hanya mampu menyetor dividen Rp10–11 miliar, maka operasionalnya patut dipertanyakan. Apa bedanya dengan menaruh uang di bank?” ujarnya.
Dengan total kekuatan finansial yang mendekati Rp310 miliar (gabungan modal dan utang), PT AMGM seharusnya telah menunjukkan lonjakan laba bersih yang signifikan.
Namun jika laba tidak meningkat, Prof. Sutan menduga terjadi pembengkakan pada beban operasional atau penyusutan aset yang tidak produktif. Ia juga menyoroti kemungkinan adanya proyek fisik dengan nilai yang terlalu tinggi (over-valued) sehingga biaya penyusutan menyerap laba yang seharusnya menjadi dividen.
Sebagai pemegang saham mayoritas 62,42 persen, Pemda Lombok Barat secara logika memiliki kendali kuat terhadap arah kebijakan perusahaan. Namun stagnansi dividen dinilai menunjukkan lemahnya kontrol terhadap manajemen dalam mendorong efisiensi.
Dalam analisis forensik keuangan, Prof. Sutan memaparkan tiga dugaan utama:
Pertama, dugaan “gali lubang tutup lubang”, di mana tambahan modal Rp53 miliar dan pinjaman Rp118,8 miliar diduga digunakan untuk menutup ketidakefisienan operasional masa lalu, bukan untuk ekspansi produktif.
Kedua, dugaan kebocoran anggaran melalui pembengkakan biaya non-teknis internal yang menyerap laba sebelum dibagikan sebagai dividen.
Ketiga, dugaan investasi internal yang tidak produktif, yakni pembangunan infrastruktur air yang secara fisik ada, namun secara ekonomi tidak menghasilkan pertumbuhan sambungan pelanggan yang signifikan sehingga aset menjadi kurang optimal.
Ia menilai, tidak ada investor rasional yang bersedia menambah modal puluhan miliar rupiah jika dividen tidak mengalami peningkatan berarti selama bertahun-tahun.
Prof. Sutan juga menyoroti tambahan modal Rp53 miliar pada 2024. Jika dana tersebut didepositokan dengan bunga 5 persen, daerah berpotensi memperoleh Rp2,65 miliar per tahun. Namun di PT AMGM, tambahan tersebut hanya menghasilkan kenaikan dividen Rp1 miliar pada 2025, sehingga terdapat selisih negatif sekitar Rp1,65 miliar.
“Ini bukan investasi produktif, tetapi pemborosan kekayaan daerah secara sadar,” tegasnya.
Ia menduga adanya potensi cost overrun yang mencurigakan. Menurutnya, jika pendapatan meningkat tetapi dividen tetap di kisaran Rp10–11 miliar, maka ada kemungkinan beban operasional seperti gaji, tunjangan, dan biaya umum digelembungkan atau proyek fisik mengalami mark-up harga.
“Jika saya Dewan Pengawas atau anggota DPRD, saya akan segera meminta audit independen. Potensi defisit manfaat yang mencapai sekitar Rp16,1 miliar per tahun adalah uang rakyat yang seharusnya dapat digunakan untuk membangun jalan, sekolah, atau layanan kesehatan di Lombok Barat. Jangan berlindung di balik alasan pengembangan infrastruktur jika efisiensi nol besar,” pungkasnya.
Narasumber: Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH., MH., Dewan Pakar DPP LSM ELANG MAS, Pakar Hukum Pidana Internasional dan Ekonom, Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Pimpinan Ponpes ASS SAQWA PLUS.
Related posts:
Dewan Penasehat Spiritual DPP LSM ELANG MAS Jacob Ereste : Rakyat Siap Mendukung Penuh Sikap dan Tindakan Presiden Prabowo Subianto Menindak dan Membersihkan Kabinet Merah Putih Yang Membuat Gaduh 
AMPU dan Praktisi Hukum Kecam Dugaan Korupsi Kepala PUPR Sumut; Sampaikan Dukungan Penuh terhadap Komitmen Gubernur Nasution untuk Transparansi 
Korban Perampasan dan Pembobolan Toko di Makassar Kecewa Laporan Tak Kunjung Diproses 
Kasasi Ditolak, Eksekusi Samsul Tarigan Masih Menunggu Salinan Putusan MA 
Baik, saya buatkan naskah berita pers rilis yang tetap menyampaikan fakta, bernuansa formal, dan berpotensi untuk dirilis media, sambil menghindari kalimat yang bisa dianggap terlalu opiniatif. — SIARAN PERS Kasus Penganiayaan Berulang di Pulau Badi: Lansia Jadi Korban, Dugaan Kelalaian Aparat Mengemuka Pangkep, 11 Agustus 2025 – Seorang warga lanjut usia di Pulau Badi, Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkep, kembali menjadi korban dugaan penganiayaan untuk kedua kalinya. Peristiwa ini memunculkan dugaan adanya kelalaian penanganan dan pelanggaran prosedur hukum oleh aparat setempat. Berdasarkan keterangan yang dihimpun, pada insiden pertama, kasus diselesaikan secara kekeluargaan oleh Bhabinkamtibmas bersama perangkat desa. Kedua belah pihak menandatangani surat pernyataan perdamaian. Namun, tidak jelas apakah korban memperoleh bantuan hukum atau pendampingan resmi sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan KUHAP. Beberapa waktu kemudian, korban kembali mengalami penganiayaan oleh pelaku yang sama. Saat melapor ke Polsek, korban mengaku laporannya tidak diproses sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 KUHAP, yang mengatur kewajiban polisi menerima dan menindaklanjuti setiap laporan warga. Pada proses mediasi kedua, pihak Polsek menolak surat perdamaian yang sebelumnya dibuat dengan alasan tidak mencantumkan tanggal perjanjian. Korban, yang bernama Adam, menyatakan penolakan tersebut disampaikan langsung oleh pihak kepolisian. Tidak berhenti di situ, saat korban mengadukan perkaranya ke Polres Pangkep, ia mengaku mendapat ancaman dari salah satu keluarga pelaku. Ancaman tersebut diduga memenuhi unsur Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan dan ancaman kekerasan. Kasus ini mengandung dua aspek hukum utama: 1. Dugaan tindak pidana penganiayaan berulang (recidive) sesuai Pasal 351 KUHP yang dapat memberatkan hukuman pelaku. 2. Dugaan kelalaian atau pembiaran oleh aparat yang berpotensi melanggar UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, khususnya Pasal 13 mengenai tugas pokok Polri. Masyarakat dan pihak keluarga korban kini menunggu langkah tegas Kapolres Pangkep dan Divisi Propam Polri untuk memastikan proses hukum berjalan transparan, pelaku diproses sesuai undang-undang, dan dugaan kelalaian aparat diperiksa sesuai aturan internal kepolisian. Kontak Media: Tim Investigasi Pulau Badi Email: [email protected] Telepon: +62 812-0000-0000 — Kalau mau, saya bisa buatkan juga versi berita media daring yang lebih naratif dan mengikuti gaya liputan investigasi, supaya bisa langsung dikirim ke redaksi online. Itu akan berbeda dari rilis pers yang lebih formal ini. 
Sidang Lanjutan Dr. Paulus: Dua Saksi Pelapor Diperiksa, Korban Lain Bermunculan
