Aroma Ketimpangan Program MBG di Salah Satu Kecamatan Mulai Disorot

ElangmasNews.com, Boalemo-Program MBG (Makan Bergizi Gratis) di salah satu kecamatan di Kabupaten Boalemo mulai menjadi perhatian serius publik. Di tengah tujuan mulia program tersebut, muncul sejumlah informasi yang mengindikasikan adanya potensi ketimpangan dalam pengelolaan internal.

Informasi yang beredar menyebutkan adanya perubahan status tenaga kerja, termasuk munculnya skema magang yang sebelumnya tidak menjadi bagian dari pemahaman awal perekrutan. Selain itu, terdapat perbedaan distribusi jadwal kerja yang berdampak langsung pada besaran pendapatan masing-masing pihak.

Disebutkan bahwa ada pihak yang memperoleh jadwal hampir setiap hari dengan pendapatan penuh, sementara sebagian lainnya hanya mendapatkan jadwal terbatas dalam satu minggu. Situasi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai mekanisme pembagian kesempatan kerja dan sistem pengupahan yang diterapkan.

Tak berhenti di situ, pembicaraan di ruang publik juga menyinggung adanya kegiatan atau proyek tambahan dalam lingkup program yang diduga hanya berputar di internal tanpa keterlibatan lebih luas dari masyarakat sekitar. Jika benar, hal ini berpotensi mencederai semangat pemberdayaan yang menjadi ruh dari program sosial.

Di sisi lain, kualitas makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat juga mulai menjadi perhatian. Harapan masyarakat sederhana: standar gizi yang konsisten, variasi menu yang layak, dan pengawasan mutu yang jelas. Program bergizi tidak boleh sekadar memenuhi kuantitas, tetapi harus menjaga kualitas.

Menanggapi berbagai informasi tersebut, pemerhati sosial Kevin Sairullah menyatakan bahwa ia telah mengantongi sejumlah data awal dan informasi pendukung yang sedang dianalisis secara mendalam.

“Informasi yang saya terima tidak berdiri sendiri. Ada pola yang perlu ditelusuri, mulai dari perubahan status kerja, pembagian jadwal yang tidak merata, perbedaan distribusi pendapatan, pembagian proyek internal, hingga kualitas makanan. Ini tidak bisa dianggap angin lalu,” ujarnya.

Kevin menegaskan bahwa penelusuran lanjutan akan dilakukan secara sistematis dan terukur.

“Jika fakta-fakta yang terkumpul mengarah pada adanya ketidaksesuaian tata kelola, maka proses pemeriksaan menyeluruh tidak bisa dihindari. Setiap program yang menggunakan anggaran publik memiliki konsekuensi hukum dan moral.”

Ia juga mengingatkan bahwa dalam tata kelola publik, jejak administrasi dan alur keputusan selalu dapat ditelusuri.

“Dalam program pemerintah, tidak ada ruang yang benar-benar tertutup. Semua memiliki jejak. Jika ada yang merasa aman karena situasi masih tenang, sebaiknya memahami bahwa keterbukaan adalah satu-satunya perlindungan.”

Hingga kini belum ada klarifikasi resmi terkait isu-isu yang berkembang. Namun desakan agar dilakukan evaluasi menyeluruh semakin menguat.

Program MBG membawa nama kepentingan masyarakat luas. Karena itu, setiap dugaan ketimpangan, sekecil apa pun, memiliki implikasi besar. Ketika aroma mulai tercium, pilihan yang tersisa hanyalah menjelaskan secara terbuka sebelum penelusuran berjalan lebih jauh.