Aktivis Kontrol Sosial Ogan Ilir Sampaikan Kritik terhadap Pemerintahan Prabowo–Gibran dan Soroti Dugaan Intimidasi terhadap Pengkritik

OGAN ILIR — elangmasnews.com,- Seorang aktivis kontrol sosial asal Desa Tanjung Laut, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Budi Rizkiyanto, menyampaikan kritik keras terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam pernyataannya, Budi meminta pemerintah melakukan evaluasi besar terhadap pelaksanaan berbagai program nasional serta perlindungan terhadap kebebasan menyampaikan kritik di Indonesia.

Budi, yang mengaku aktif mendampingi jaringan aktivis, LSM, organisasi masyarakat, dan media dalam pengawasan penggunaan anggaran negara, menilai kondisi demokrasi dan kebebasan kritik di sejumlah daerah, khususnya di Ogan Ilir, semakin memprihatinkan.

Ia menyebut adanya dugaan intimidasi terhadap pihak-pihak yang vokal mengawasi proyek pemerintah maupun penggunaan keuangan negara. Bentuk intimidasi yang disebutkan, menurutnya, mulai dari ancaman, tekanan psikologis, teror, hingga dugaan kekerasan fisik.

> “Kami yang aktif melakukan pengawasan sering menghadapi tekanan dan intimidasi. Aktivis, wartawan, maupun LSM di daerah kerap mendapat risiko ketika mengkritik kebijakan atau proyek pemerintah,” ujar Budi dalam keterangannya.

Soroti Program MBG dan Efisiensi Anggaran

Dalam pernyataannya, Budi juga menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat. Ia menilai implementasi program tersebut di lapangan belum berjalan sesuai harapan.

Menurutnya, pemangkasan anggaran di berbagai kementerian demi mendukung program MBG dinilai berdampak terhadap sektor lain, termasuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Budi mengklaim terdapat berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG di sejumlah daerah, mulai dari kualitas pelaksanaan hingga dugaan lemahnya pengawasan. Namun demikian, klaim tersebut belum disertai data resmi maupun tanggapan langsung dari pemerintah terkait.

Ia juga menilai kritik terhadap program pemerintah seharusnya tidak dibalas dengan tekanan terhadap masyarakat maupun aktivis.

Minta Pemerintah Terbuka terhadap Kritik

Lebih lanjut, Budi meminta pemerintah pusat maupun daerah bersikap lebih terbuka terhadap kritik publik. Ia menegaskan bahwa pengawasan masyarakat terhadap penggunaan anggaran negara merupakan bagian dari demokrasi.

> “Negara harus memberi perlindungan kepada masyarakat yang menyampaikan kritik dan melakukan kontrol sosial. Semua pejabat yang mengelola uang rakyat harus siap diawasi,” katanya.

Selain menyampaikan kritik terhadap kebijakan nasional, Budi juga mengaku mengalami persoalan pribadi yang menurutnya berkaitan dengan dugaan intimidasi dan konflik berkepanjangan di lingkungan tempat tinggalnya. Ia berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti laporan-laporan masyarakat secara objektif dan transparan.

Seruan Evaluasi dan Perbaikan Tata Kelola

Di akhir pernyataannya, Budi menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan, khususnya terkait kebebasan berpendapat, pengawasan anggaran, dan perlindungan terhadap aktivis serta insan pers.

Ia berharap pemerintah dapat memperkuat pengawasan internal dan menindak tegas oknum pejabat yang dinilai anti kritik atau menyalahgunakan kewenangan.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah pusat maupun instansi terkait mengenai pernyataan dan kritik yang disampaikan Budi Rizkiyanto.(Red)