Guru Swasta Karawang Tagih Janji KDM: Ijazah Sudah Dilepas, Dana Pengganti Tak Kunjung Cair

KARAWANG – elangmasnews.com,- Sejumlah guru sekolah swasta tingkat SMA/SMK sederajat di Kabupaten Karawang mengeluhkan belum terealisasinya janji Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) terkait pembayaran pengganti tunggakan administrasi siswa yang selama ini menjadi alasan penahanan ijazah.
Keluhan muncul setelah pihak sekolah mengikuti instruksi pemerintah untuk menyerahkan ijazah kepada siswa tanpa syarat pelunasan administrasi. Namun hingga kini, para guru mengaku belum menerima kepastian pembayaran pengganti dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Salah seorang guru SMK swasta di Karawang yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan, sekolah swasta selama ini sangat bergantung pada pemasukan dari iuran pendidikan, termasuk tunggakan SPP dan administrasi kelulusan, untuk membayar honor guru.
“Kalau siswa tidak bayar SPP, kami digaji dari mana? Selama ini sekolah swasta mengandalkan pemasukan dari administrasi itu untuk operasional dan honor guru. Karena itu biasanya ijazah ditahan sampai administrasi selesai,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (23/5/2026).
Menurut dia, kebijakan pelarangan penahanan ijazah memang membantu siswa dan orang tua. Namun di sisi lain, sekolah swasta kini menghadapi tekanan keuangan karena belum ada realisasi kompensasi yang sebelumnya dijanjikan pemerintah.
Praktisi hukum dan pengamat kebijakan publik, Asep Agustian SH MH, turut menyoroti persoalan tersebut. Pria yang akrab disapa Askun itu mendesak Gubernur Jawa Barat segera memenuhi komitmennya agar polemik tidak berkepanjangan.
“Kalau memang sudah dijanjikan akan dibayar, maka segera direalisasikan. Kasihan guru-guru honorer di sekolah swasta yang menggantungkan penghasilannya dari operasional sekolah,” kata Askun.
Ia menilai, banyak guru swasta memilih diam karena khawatir sekolahnya mendapat stigma negatif jika terlalu vokal menyampaikan keluhan kepada pemerintah daerah.
“Para guru ini sebenarnya resah, tapi tidak berani bicara terbuka. Mereka takut sekolahnya dianggap melawan kebijakan gubernur. Karena itu saya ikut menyuarakan aspirasi mereka,” ujarnya.
Askun juga mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan publik, terlebih jika menyangkut nasib pendidikan dan kesejahteraan tenaga pengajar.
“Jangan sampai kebijakan populis justru membebani sekolah swasta yang selama ini membantu pemerintah dalam layanan pendidikan,” tegasnya.
Sebelumnya, pada Februari 2025, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menginstruksikan seluruh sekolah di Jawa Barat agar tidak menahan ijazah siswa dengan alasan tunggakan biaya pendidikan.
Kebijakan tersebut muncul setelah banyaknya keluhan orang tua siswa terkait tingginya biaya administrasi penebusan ijazah di sejumlah sekolah swasta.
Saat itu, Dedi Mulyadi juga sempat menegaskan bahwa bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk sekolah swasta dapat dievaluasi apabila masih ditemukan praktik penahanan ijazah.
“Tinggal pilih, menerima bantuan Rp600 miliar atau bantuan ke depan diubah skemanya menjadi bantuan langsung kepada siswa miskin,” ujar Dedi Mulyadi pada 2 Februari 2025 lalu.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait mekanisme maupun waktu realisasi pembayaran pengganti tunggakan administrasi siswa kepada sekolah swasta.(Red)