Jacob Ereste :
Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih Hingga Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional Menjadi Strategi Presiden Prabowo Subianto Untuk Kesejahteraan Rakyat
Jakarta // Elangmasnews.Com //Strategi kocok ulang yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto kelak akhirnya dapat membersihkan hambatan dan rintangan yang menghalangi laju dari gerak langkah Kabinet Merah Putih dengan segenap rancangan program yang telah berjalan demi dan untuk rakyat.Demikian menurut Sri Eko Sriyanto Galgendu mengamati gerak langkah Presiden Prabowo Subianto setelah melakukan rekonsiliasi nasional dengan merangkul berbagai pihak yang mau dan bersedia bekerja bersama Kabinet Merah Putih untuk bangun dan bangkit dari kondisi keterpurukan ekonomi akibat pengaruh ekonomi global yang sedang memburuk.
Langkah strategis dan taktis yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, menurut Sri Eko Sriyanto Galgendu sangat meyakinkan bisa menciptakan ketahanan dan pertahanan rakyat menghadapi berbagai tekanan ekonomi global yang sedang memburuk dapat diatasi bersama rakyat dengan merangkul dan menggandeng berbagai elemen masyarakat, termasuk suara lantang sejumlah Jendral dan Perwira Menengah TNI yang keras menyuarakan aspirasinya dengan mendapat perhatian yang serius.
Respon positif Presiden Prabowo Subianto yang bersikap bijak menerima usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengedepankan tatanan yang harmoni bagi bangsa Indonesia. Minimal untuk tidak semakin gaduh dan berkembang liar dengan memahami pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengurai delapan poin saran yang disampaikan itu.
Dan menurut Penasehat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto mengungkapkan Presiden sangat menghormati dan memahami pikiran-pikiran yang disampaikan para Purnawirawan Jendral dan Perwira Menengah TNI tersebut, karena memiliki sikap moral yang sama dengan jiwa Sapta Marga serta sumpah prajurit.
Isu yang diliakui Prabowo Subianto yang sangat fundamental sifatnya itu akan menjadi kajian secara seksama. Karena masalah yang diajukan oleh para Jendral dan Perwira Menengah TNI itu sungguh tidak ringan, ujar Wiranto melalui keterangan resminya selaku Penasehat Khusus Presiden yang dipercaya untuk menengahi statemen tersebut. Karena itu tanggapan selengkapnya tentang statemen Purnawirawan TNI ini akan disampaikan kemudian, tandasnya.
Namun belakangan muncul kegaduhan tentang mutasi anak dari Try Sutrisno yang kuat diduga terkait dengan pernyataan Forum Purnawirawan yang diduga karena ikutnya Try Sutrisno dalam pernyataan Forum Purnawirawan tersebut.
Sehingga pembatalan mutasi terhadap Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pengkogabwilhan) I, Letnan Jendral Kunto Arief Wibisono, terkait polemik pemakzulan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka dari Forum Purnawirawan TNI, semula Kunto Arief Wibisono memang dimutasi menjadi Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat.
Bantahan yang disampaikan Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Kristomei Sianturi dalam konferensi pers, Sabtu, 3 Mei 2025. Ada 237 perwira tinggi TNI yang dimutasi berdasarkan Kep/554/IV/2025 yang diputuskan pada 29 April 2025. Namun mutasi itu dibatalkan lewat keputusan Panglima TNI No. Kep/554A/IV/ 2025 pada 30.April 2025.
Isu yang sempat berkembang dalam masyarakat dan mendapat perhatian yang cukup luas, masalah mutasi Letnan Jendral Kunto Arief Wibisono dapat dianggap selesai dan tidak lagi perlu dihubungkan dengan pernyataan Forum Purnawirawan yang diikuti Ayahandanya Kunto Arief Wibisono sebagai anaknya Try Sutrisno.
Demikian pula pembatalan mutasi yang telah dilakukan Panglima TNI, bisa dianggap bukan atas tekanan Presiden Prabowo Subianto yang tidak menginginkan terjadi kegaduhan berkepanjangan serta menyita energi yang banyak.
Pendapat senada juga diungkap Sri Eko Sriyanto Galgendu langsung via WhatsApp dari Semarang, 3 Mei 2025 yang memberi apresiasi pada sikap bijak Presiden Prabowo Subianto mampu menjaga kondusivitas politik di tanah air yang mampu menahan diri untuk tidak membuat komentar yang tidak perlu.
Langkah bijak Presiden dengan menggagas terbentuknya Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) lebih dari cukup membuat suasana kondusif utama pada perayaan hari Buruh Internasional Tahun 2025 di Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto pun segera menganjurkan untuk dibentuknya Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional serta Satuan Tugas (Satgas) PHK, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan Perlindungan Pekerja Laut serta Sektor Perikanan. Dan negara sendiri tidak akan tinggal diam bila terjadi ketidakadilan terhadap buruh.
Komitmen Presiden Prabowo ini jelas dan tegas diucapkannya dihadapan ribuan kaum buruh dan serikat buruh pada acara peringatan May Day 1 Mei 2025 di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.
Komitmen Prabowo Subianto untuk menghapus sistem kerja outsourcing, karena mempersulit kaum buruh dan memperlemah usaha mengorganisasi kaum buruh bagi serikat buruh.
Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional katanya diharap menjadi salah satu instrumen penghapus sistem outsourcing yang diperhalus dengan istilah alih daya itu.
Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional diharap melibatkan tokoh-tokoh buruh dari seluruh Indonesia yang akan memberi masukan dan usulan kepada Presiden terkait perbaikan Undang-undang dan regulasi yang dinilai tidak berpihak kepada kaum buruh maupun kepada serikat buruh.
Kecuali itu, Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan untuk Marsinah menjadi tokoh buruh nasional yang gigih hingga akhir hayatnya memperjuangkan perbaikan serta kesejahteraan kaum buruh nasional tanpa diskriminasi. (Tim/Red)
