Karawang,- elangmasnews.com,- 21 April 2025 — Puluhan warga Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, menggelar aksi unjuk rasa pada Senin (21/4) untuk mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran Dana Desa serta kinerja Kepala Desa Karangligar yang dinilai tidak sesuai harapan masyarakat.
Aksi tersebut berlangsung di depan Kantor Desa Karangligar dengan pengawalan aparat kepolisian. Warga membawa spanduk dan menyuarakan aspirasi mereka, menuntut keterbukaan pemerintah desa terkait penggunaan anggaran serta evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan kepala desa yang telah menjabat selama empat tahun.
Menanggapi aksi tersebut, perwakilan dari pihak Kecamatan Telukjambe Barat menyampaikan bahwa pihaknya mendukung hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. “Kami dari Kecamatan Telukjambe Barat menghormati langkah masyarakat. Mereka berhak mempertanyakan pengelolaan Dana Desa dan kinerja kepala desa. Keterbukaan dan transparansi memang sangat penting,” ujar salah satu pejabat kecamatan yang hadir di lokasi.
Pihak kecamatan juga menyatakan bahwa mereka telah bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala terhadap kinerja pemerintah desa.
“Selama dua tahun terakhir kami rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi. Perlu diketahui bahwa kami bukan lembaga pemeriksa, tapi evaluasi kami bersifat menyeluruh, meskipun tidak se-detail pemeriksaan keuangan. Sejauh ini, untuk pembangunan fisik tidak ada masalah yang berarti,” tambahnya.
Mengenai tuntutan warga agar kepala desa diberhentikan, pihak kecamatan menegaskan bahwa hal tersebut tidak bisa dilakukan secara serta-merta. “Mekanisme pemberhentian perangkat desa harus mengikuti prosedur yang telah diatur dalam perundang-undangan. Tidak bisa hanya berdasarkan desakan masyarakat. Ada aturan yang mengatur, seperti pengunduran diri, meninggal dunia, atau pelanggaran berat yang terbukti secara hukum,” jelasnya.
Aksi unjuk rasa ini berlangsung kondusif. Warga berharap tuntutan mereka ditindaklanjuti dan menjadi perhatian serius bagi pihak terkait, khususnya pemerintah kabupaten dan DPMD.(Red)
