Banten, elangmasnews.com,- 3 April 2025– Presiden Prabowo Subianto kini tengah mengemban mandat besar untuk membawa Indonesia keluar dari ancaman “Paradoks Indonesia” yang telah lama ia soroti, jauh sebelum menjabat sebagai Presiden RI. Dalam pandangan strategisnya, Prabowo pernah memperingatkan potensi kehancuran bangsa Indonesia pada tahun 2030 jika berbagai masalah fundamental tidak segera dibenahi.
Kini, periode pemerintahan 2024–2029 berada di tangannya. Bersama Kabinet Merah Putih yang dinilainya “super lengkap dan komprehensif”, Prabowo mengusung strategi nasional yang berfokus pada kesadaran kolektif, kemandirian ekonomi, dan reformasi demokrasi.
“Paradoks Kekayaan dan Ketimpangan”
Salah satu inti dari “Paradoks Indonesia” adalah ironi kekayaan alam Indonesia yang melimpah namun justru lebih banyak dinikmati pihak asing. Prabowo menekankan pentingnya menghentikan aliran kekayaan ke luar negeri agar Indonesia dapat membangun kekuatan ekonominya sendiri.
Ketimpangan sosial-ekonomi juga menjadi perhatian serius. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 mencatat terdapat 29 juta rakyat miskin, serta 68 juta lainnya yang terancam jatuh miskin. Ketimpangan penguasaan tanah juga menonjol, di mana hanya 2,5 juta orang menguasai 0,72 persen tanah Indonesia, seperti dilaporkan Konsorsium Pembaruan Agraria tahun 2024.
“Pendidikan, Ekonomi, dan Demokrasi”
Prabowo menyebutkan bahwa pendidikan Indonesia pernah menempati peringkat ke-65 dari 73 negara, menandakan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Di sisi lain, utang luar negeri saat itu telah mencapai Rp4.000 triliun. Ia menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di bawah 10 persen mencerminkan stagnasi. Oleh sebab itu, ia menargetkan agar PDB per kapita Indonesia yang semula sekitar $3.300 dapat meningkat hingga $13.000 dalam waktu dekat.
Selain itu, Prabowo menekankan pentingnya mereformasi demokrasi agar tidak didominasi oleh oligarki dan pemilik modal. Demokrasi yang sehat, menurutnya, adalah syarat mutlak bagi lahirnya kepemimpinan nasional yang kuat dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Garudayaksa: Kawah Candradimuka Kader Bangsa”
Untuk membangun kesadaran nasional, Prabowo merintis Padepokan Garudayaksa di Hambalang, sejak tahun 2012 hingga 2017. Tempat ini menjadi pusat pembinaan ideologis dan strategis bagi kader Partai Gerindra maupun masyarakat yang terpanggil membangun Indonesia yang adil dan makmur. Gagasan tersebut juga tertuang dalam buku karyanya *Paradoks Indonesia*, yang menjadi fondasi pemikiran strategisnya.
“BUMN sebagai Ujung Tombak Kemandirian Ekonomi”
Dalam upaya membangun kemandirian ekonomi, Prabowo menempatkan BUMN sebagai ujung tombak. Ia mencontohkan sembilan BUMN yang terus menunjukkan kinerja positif, antara lain BRI, Telkom, Bank Mandiri, Pertamina, PLN, BNI, PGN, Semen Indonesia, dan Pupuk Indonesia. Di sisi lain, ia menyayangkan penguasaan perusahaan air minum oleh pihak swasta dan asing.
“Menjawab Tantangan Sejarah”
Kini, dengan jabatan sebagai Presiden RI, Prabowo memiliki peluang nyata untuk mewujudkan visi yang telah ia canangkan lebih dari satu dekade lalu. Ia bertekad menjawab tantangan sejarah dengan kebijakan yang tegas, terukur, dan berpihak pada kepentingan nasional.
Kabinet Merah Putih yang ia bentuk diyakini mampu menjalankan misi besar tersebut melalui pembagian tugas yang jelas dan terstruktur, untuk menghimpun kekuatan rakyat dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, modern, kuat, dan berdaulat.(Red)
Narsum ; Jacob Ereste
