Jakarta, elangmasnews.com,- 9 April 2025 — Prof. Dr. KH Sutan Nasomal, SH, MH, selaku Jenderal Komite Mantan Preman Indonesia Istighfar (KOMPII) sekaligus Presiden Partai Oposisi Merdeka, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia, Jenderal H. Prabowo Subianto, atas gebrakan luar biasa yang dilakukan dalam 150 hari pertama masa kepemimpinannya.
Salah satu langkah maju yang sangat diapresiasi oleh Prof. Sutan adalah keberanian dan keterbukaan Presiden Prabowo dalam mengundang media dan jurnalis untuk berdialog secara langsung. Menurutnya, ini adalah hal baru dalam sejarah kepemimpinan RI—seorang Presiden membuka ruang dialog terbuka dan bebas dengan media.
Prof. Sutan juga menyambut baik langkah Presiden RI yang mengakomodasi sejumlah usulan yang ia sampaikan, di antaranya:
– “Peningkatan gaji seluruh hakim” dan penyediaan “Perumahan layak bagi para hakim.”
– “Perhatian kepada prajurit TNI dan Polri” yang telah mengabdikan diri kepada negara namun belum memiliki rumah.
– “Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan”, termasuk penyediaan pupuk, air untuk pertanian, perahu, dan peralatan tangkap ikan.
“Pengawasan serius terhadap kekayaan alam Indonesia”yang selama ini dieksploitasi oleh oknum-oknum di daerah tanpa pengawasan yang memadai.
-“Pemberantasan kemiskinan ekstrem” yang menurut laporan di lapangan masih disamarkan oleh sejumlah pejabat daerah.
Menurut Prof. Sutan, akar permasalahan utama adalah lemahnya pengawasan dan budaya “asal bapak senang” yang masih terjadi di kalangan birokrasi daerah. Ia menekankan perlunya reformasi pengawasan dan transparansi data, terutama di desa-desa yang menjadi ujung tombak ekonomi rakyat.
“”Kekuatan Indonesia ada di desa,” dan kemajuan desa akan sangat menentukan arah masa depan negara ini,” tegasnya. Ia menyoroti banyaknya alih fungsi lahan produktif karena ketidaksiapan infrastruktur pendukung seperti air, pupuk murah, bibit unggul, dan akses pasar.
Ia juga menyoroti kondisi nelayan yang mengalami kesulitan karena tingginya biaya operasional dan rendahnya harga jual hasil tangkapan. Menurutnya, nelayan dan petani seringkali menjadi korban sistem yang tidak memihak dan tidak adanya solusi cepat dari pemerintah.
Dalam hal pemberantasan KKN dan pungli, Prof. Sutan menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat sangatlah penting. Ia mendorong Presiden RI untuk “Membuka akses langsung” dalam bentuk **saluran pengaduan terbuka** agar masyarakat bisa melaporkan langsung informasi atau keluhan yang selama ini tersendat di tingkat daerah.
Sebagai bentuk keterlibatan langsung, Prof. Sutan mengusulkan agar Presiden RI “Meluangkan waktu 2 bulan sekali untuk berdialog langsung” dengan perwakilan petani, nelayan, guru, dan tenaga medis di setiap provinsi.
Ia menutup pernyataannya dengan menyampaikan permintaan maaf karena harus mengangkat isu sensitif, namun menurutnya sangat penting: “Hukum masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas.”Banyak masyarakat masih kesulitan mendapatkan keadilan karena praktik korupsi dan kolusi yang melibatkan oknum aparat dan pejabat daerah.
“Ini adalah suara rakyat yang harus didengar langsung oleh Presiden. Bila tidak bisa bertatap muka, maka dialog terbuka melalui media atau surat menyurat adalah solusi nyata,” ujarnya.(Red)
