Banten, elangmasnews.com,- 3 April 2025 – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya dalam mengatasi berbagai persoalan struktural Indonesia melalui strategi yang telah dirumuskan jauh sebelum menjabat sebagai kepala negara. Dalam pandangan strategisnya yang terangkum dalam buku “Paradoks Indonesia”, Prabowo mengangkat isu-isu besar yang menjadi penghambat kemajuan bangsa dan menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sejak awal, Prabowo menyuarakan kekhawatiran atas arah pembangunan Indonesia yang menurutnya sarat dengan ketimpangan. Ia menyoroti bagaimana kekayaan nasional mengalir deras ke luar negeri, sementara rakyat Indonesia sebagai pemilik sah kekayaan tersebut belum mendapat bagian yang layak. Hal ini ditambah dengan sistem demokrasi yang didominasi oleh pemilik modal, membuat proses politik kerap menjauh dari kepentingan rakyat.
Prabowo mencatat bahwa rasio gini yang menunjukkan ketimpangan ekonomi Indonesia berada di angka 0,49 persen. Artinya, hanya 2,5 persen kelompok terkaya menguasai hampir setengah dari kekayaan nasional. Selain itu, data tahun 2015 dari Badan Pusat Statistik menunjukkan 29 juta rakyat hidup dalam kemiskinan, dan 68 juta lainnya terancam miskin.
Dalam konteks agraria, ketimpangan juga mencolok. Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (2024), hanya 2,5 juta orang menguasai 0,72 persen lahan, sementara jutaan rakyat tak memiliki tanah.
Sebagai bentuk jawaban terhadap situasi tersebut, Prabowo menggagas “Padepokan Garudayaksa” di Hambalang, yang dimaksudkan sebagai kawah candradimuka bagi kader-kader bangsa dan Partai Gerindra. Lembaga ini telah aktif sejak 2012 dan menjadi bagian penting dalam penyebaran gagasan strategis yang tertuang dalam “Paradoks Indonesia”.
Kini, ketika Prabowo telah resmi memimpin Indonesia bersama Kabinet Merah Putih, ia menargetkan pertumbuhan ekonomi minimal dua kali lipat. Dari Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sekitar $3.300, ditargetkan meningkat menjadi $13.000 per tahun.
Untuk mencapai target tersebut, dua strategi utama ditekankan. Pertama, menghentikan arus kekayaan nasional yang bocor ke luar negeri. Kedua, memastikan demokrasi tidak lagi dikuasai oleh pemilik modal agar kepemimpinan bangsa bisa berdiri tegak dan mengambil keputusan politik yang berpihak kepada rakyat.
Prabowo juga menempatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai ujung tombak pembangunan ekonomi nasional. Ia menyoroti sembilan BUMN unggulan seperti BRI, Telkom, Bank Mandiri, Pertamina, PLN, BNI, PGN, Semen Indonesia, dan Pupuk Indonesia sebagai motor penggerak ekonomi yang harus diperkuat.
Dengan kepemimpinan nasional yang kini berada di tangannya, Prabowo menyatakan siap mewujudkan idealisme dan strategi yang telah dirancang selama lebih dari satu dekade. Bersama Kabinet Merah Putih yang dinilai lengkap dan komprehensif, ia optimis membawa Indonesia menuju masa depan yang maju, kuat, dan berdaulat.
